Sopir Angkot Kota Malang Akan Digaji Setara UMR, Transportasi Publik Lebih Baik Mulai Tahun 2025

SURYAMALANG.COM, MALANG - Moda transportasi di Kota Malang menuju perubahan total.

Pemerintah Kota Malang berencana mewujudkan transportasi publik yang lebih baik pada 2025. 

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebutnya sebagai program buy the service.

Skema buy the service sendiri maksudnya adalah pelayanan angkutan umum yang mengedepankan kualitas dan respon terhadap permintaan. 

Saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Wahyu menyatakan angkutan kota yang ada saat ini akan diperbaiki untuk menunjang program transportasi publik yang lebih baik.

Angkutan kota akan direnovasi. Difasilitasi pendingin ruangan.

Pun akan dijadwalkan keberangkatannya sehingga tidak ada lagi angkot yang menunggu penumpang dalam waktu lama.

Semua angkutan kota yang berjalan di trayeknya masing-masing akan dijadwal. 

"Jadi meskipun tidak ada penumpang, angkutan tetap jalan karena sudah ada jadwal yang terintegrasi di dalam komputer," paparnya.

Wahyu juga mengeluarkan wacana bahwa sopir angkutan kota akan digaji.

Besarannya mengikuti upah minimum kota.

Rencana perubahan transportasi publik besar-besaran ini akan dipaparkan Wahyu ke Direkrotat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan hari ini, Selasa (25/6/2024).

Berdasarkan informasi dari Prokompim Kota Malang, Wahyu telah dijadwalkan bertemu Dirjen Perhubungan Darat pada pukul 9.00-11.00 WIB di Jakarta.

"Saya akan sampaikan rencana ini ke Dirjen. Kami berharap bisa mendapatkan bantuan subsidi," ujar Wahyu sehari sebelumnya.

"Harapan saya bisa seperti Solo dan Palembang yang mendapatkan subsidi dari kementrian jadi tidak hanya bersumber dari APBD,” imbuhnya.

Wahyu menyebut, skema yang disampaikan ke Dirjen Perhubungan Darat telah dikaji jauh-jauh hari.

Keputusan berada di tangan Dirjen Perhubungan Darat.

“Skemanya kami sampaikan semua, nanti keputusan dari Kementrian Perhubungan mana yang bisa disubsidi. Sisanya baru kami ajukan ke APBD,” terang Wahyu.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, R Saleh Widjaja Putra mengatakan, proposal mengenai buy the service telah ia kirimkan ke Kemenhub RI.

Dalam proposal tersebut tidak menyebutkan angka yang dibutuhkan dalam anggaran subsidi. 

Transportasi publik yang ideal dinilai Widjaja bisa menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan.

Dana subsidi nanti diharapkan bisa membantu Pemkot Malang mewujudkan transportasi publik yang lebih baik.

"Ini masih dalam tataran konsep, ya. Kami ingin transportasi publik di Kota Malang lebih baik sehingga masyarakat senang," ujarnya.

Dishub Kota Malang telah studi banding ke Kota Palembang dan Surakarta.

Di Palembang, Widjaja menyaksikan pengoperasian LRT dan angkutan berbentuk bus sedang yang gratis untuk publik. 

Sedangkan di Surakarta, Widjaja melihat bagaimana pemerintah daerah di sana memanfaatkan kendaraan yang ada untuk menunjang kebutuhan transportasi publik.

"Kalau LRT dan bus tidak memungkinkan. LRT itu harus bangun jalannya. Biaya tidak murah. LRT di Palembang dibangun ketika menyambut perayaan Asian Games 2018," ujar Widjaja.

Dishub Kota Malang berencana meniru model transportasi publik seperti di Kota Surakarta. Kata Widjaja, Pemkot Surakarta memanfaatkan kondisi kendaraan yang ada. Lalu diperbaiki sehingga penumpang nyaman. (Benni Indo)