Dana Talangan LSDP Capai Rp 40 Miliar Masuk Alokasi APBD 2025 Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Dana talangan untuk program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) senilai Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar akan dialokasikan di APBD 2025.

Dana talangan sebanyak itu akan digunakan untuk menjalankan program selama lima tahun ke depan. Pemkot Malang akan meminta dana rembes dari Bank Dunia.

Bank Dunia membiayai sejumlah tempat di Indonesia untuk melaksanakan LSDP. Kota Malang adalah salah satu tempatnya. Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyatakan, program LSDP harus dianggarkan di APBD 2025.  Kini dana talangan itu masih diproses oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang.

Dalam paparan bersama DPRD, pengelolaan persampahan menjadi prioritas, yaitu pembangunan empat tempat penampungan sementara (TPS) sampah. Rahabilitasi empat TPS itu ditargetkan kelar pada Desember 2024 nanti.

"Empat TPS itu yakni TPS Purwantoro, TPS Merjosari, TPS Kedungkandang dan TPS Kartini," katanya.

Dana talangan ini diperkirakan akan memengaruhi psotur anggaran yang dirancang untuk tahun 2025. Meski begitu, Iwan menyatakn bahwa kebutuhan pengelolaan sampah akan berdampak positif kepada masyarakat. Pemkot Malang akan meningkatkan pendapatan untuk menyeimbangkan pengeluaran.

"Kelihatannya membongkar anggaran tapi posisinya nanti meningkatkan target dan pendapatan. Saya meyakini target pendapatan perlu kami tingkatkan," ujarnya, Kamis (12/9/2024).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Noer Rahman Wijaya mengatakan sudah menyiapkan lahan seluas 1,8 ha di TPA Supit Urang untuk TPST RDF. Bahkan, DLH sudah membuat kajian dan studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED) dan bisnis plan.

Nantinya, TPST RDF akan memproduksi bahan pengganti batu bara sebanyak 72 ton per hari dari sampah yang dikelola sekitar 120 ton sampai 150 ton per hari. Hasil kajian produk pengganti batu bara berbahan residu sampah memiliki kalori 3.600-3.800 per kilokalori.

Sedangkan harga pokok penjualan dipatok Rp 300.000/ton dan harga jualnya Rp 489.000. Dengan dibangunnya TPST ini, Rahman memperkirakan pengelolaan sampah di Kota Malang mencapai 55 persen.

"Kami telah ikuti proses sejak awal pada 2023, kini tahapan finalisasi. Semoga bisa segera kami bangun. Saat ini, produksi sampah di Kota Malang setiap harinya mencapai 778,34 ton. Sedangkan pengolahan sampah di TPA Supit Urang mencapai 35 ton per hari," terangnya.

Ketua DPRD Kota Malang sementara, I Made Riandiana Kartika mendorong dana pengelolaan sampah juga berasal dari pihak swasta.  Pembiayaan dari pihak swasta bisa dimanfaatkan karena mereka memiliki dana tanggungjawab sosial. Di sisi lain, Made juga berpendapat bahwa penanganan sampah harus dikerjakan serius.

"Kita tahu bersama bahwa persoalan sampah ini menjadi konsen di setiap kota urban. Eksekutif telah menjelaskan rencana ini saat raat koordinasi, tapi saya bisa menyarankan menggunakan dana swasta juga," ungkapnya, Kamis (12/9/2024)

DPRD Kota Malang belum bisa membahas dan menetapkan APBD 2025 karena masih belum terbentuknya alat kelengkapan dewan. DPRD Kota Malang merencanakan penetapan alat kelengkapan dewan selesai pekan ini.

Saat ini, Pemkot Malang sedang mematangkan pengembangan pengelolaan sampah terpadu berbasis Refuse Derived Fuel (TPST RDF). Terobosan ini berproses sudah tahap rapat koordinasi melibatkan Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan enam pemda sebagai pilot LSDP.

Enam daerah itu Kota Malang, Kota Pontianak, Kota Kendari, Kota Palembang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba. Dana talangan diperlukan sebagai wujud komitmen Pemda yang dibiayai lebih dulu di APBD. Kemudian, setelah adanya progres pekerjaan, rembes mengganti APBD tersebut sesuai perencanaan.