Pilkada Kabupaten Malang 2024

Wabup Malang Ingatkan ASN Tidak Terlibat Politik Praktis dalam Pilkada Kabupaten Malang 2024

Wabup Malang Ingatkan ASN Tidak Terlibat Politik Praktis dalam Pilkada Kabupaten Malang 2024

Penulis: Luluul Isnainiyah | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/Luluul Isnainiyah
FGD bersama Forkopimda Kabupaten Malang dalam rangka Persiapan Pilkada 2024, di Hotel Grand Miami, Kepanjen, Kamis (19/9/2024). 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malang tidak terlibat dalam politik praktis dalam Pilkada Kabupaten Malang 2024.

Artinya, dalam hal ini ASN harus tetap netral dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

"ASN ini kan penyelenggara pemerintahan, maka harus netral. Dan dia harus tahu posisi," kata Didik dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkopimda Kabupaten Malang dalam rangka Persiapan Pilkada 2024, di Hotel Grand Miami, Kepanjen, Kamis (19/9/2024).

Namun, dalam hal ini ASN secara pribadi boleh memberikan dukungan ke salah satu paslon Bupati Malang. Akan tetapi dukungan yang diberikan tidak boleh serta merta mencolok. Kemudian, ASN juga dilarang menjadi tim kampanye.

"Kalau dukungan tidak apa-apa kan itu hak pilihnya. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri memberikan ruang, ASN itu boleh mendengarkan kampanye tetapi tidak boleh masuk di dalam tim nya," bebernya.

Namun, apabila ditemukan ASN yang tidak netral, maka lanjut Didik, ASN tersebut akan mendapatkan sanksi dari Inspektorat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Di antaranya sanksi yang diberikan adalah nisa diturunkan kepangkatannya satu tingkat.

Selain netralitas ASN, dalam FGD menjelang Pilkada ini juga dibahas beberapa hal penting terkait peran Forkopimda Kabupaten Malang dan penyelenggara Pilkada. Yakni mendorong partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.

Ia menilai, pada Pilpres dan Pileg 2024 kemarin, tingkat partisipasi di Kabupaten Malang mencapai 80 persen. Dengan ini ia berharap pada Pilkada 2024 partisipasi masyarakat bisa seperti angka tersebut.

"Walaupun memang berat, tetapi dengan besar harapan ini ada solusi yang disampaikan melalui FGD, artinya nanti para narsum akan mencarikan solusi."

"Kita punya bawahan camat, ada desa, Danramil, Kapolsek, Babinsa dan bhabinkamtibmas bagaimana FGD ini bisa mendorong tingkat partisipasi," tukasnya.

Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved