Masyarakat Kota Malang Perlu Waspadai Informasi Hoaks saat Pilkada 2024

SURYAMALANG.COM, MALANG - Masyarakat Kota Malang diimbau untuk mewaspadai informasi hoaks yang berpotensi muncul lebih banyak saat momentum pemilihan kepala daerah.

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menggalang sosialisasi bersama Bawaslu Kota Malang untuk menangkal informasi hoaks.

Kepala Diskominfo Kota Malang, M Nur Widianto saat dihubungi mengatakan bahwa pihaknya telah gencar memberikan sosialisasi mengenai tangkal informasi hoaks sejak sebelum Pilkada.

Informasi hoaks sangat berbahaya karena bisa menyebabkan orang salah mengonsumsi informasi.

"Sebelum Pilkada pun kami sudah gencar mengajak masyarakat melawan hoaks," ujar Widianto, Kamis (26/9/2024).

Saat Pilkada ini, informasi hoaks diperkirakan akan semakin banyak. Diskominfo pun telah mengantisipasi agar informasi hoaks tersebut tidak membuat kegaduhan.

Caranya, bersama Bawaslu memberikan edukasi ke publik. Widianto menjelaskan, belakangan sejumlah akun media sosial yang dikelola Diskominfo banyak menayangkan bagaimana cara cegah informasi hoaks.

"Cara paling sederhana, ketika menerima informasi jangan langsung percaya. Komparasikan dengan informasi dari sumber lainnya. Bisa membaca berita di koran atau platform lain," ungkapnya.

Widianto menegaskan bahwa kinerja Diskominfo tidak melakukan pengawasan terhadap jalannya kampanye.

Tugas itu berada di Bawaslu. Sekalipun pengawasan terhadap akun-akun media sosial milik aparatur sipil negara.

Jika terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, Bawaslu telah memiliki mekanismenya.

"Kami juga mengajak agar semua aparatur sipil negara bisa menjaga netralitas. Kalau pengawasan itu ranahnya di Bawaslu," katanya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara mengatakan dua hari setelah jadwal kampanye resmi belum ada laporan pelanggaran yang masuk.

Bawaslu membutuhkan bantuan publik untuk membantu pemantauan. 

Dikatakan Hamdan, jumlah sumber daya manusia yang menjadi pengawas dari Bawaslu Kota Malang terbatas. Itulah sebabnya pengawasan partisipatif sangat penting bagi Bawaslu Kota Malang.