Pemprov Gelontor Rp 1 Triliun Lebih untuk Madrasah Diniyah se Jatim dalam 5 Tahun Terakhir

Program tersebut juga menyasar untuk Ustadz atau Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atu Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap. 

“Bosda Madin dilaksanakan juga bertujuan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, warga belajar, juga siswa khususnya dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh pendidikan,” tegas Adhy. 

Hal ini merupakan wujud implementasi bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara.

Khususnya yang berusia 7-15 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

“Kita juga memperhatikan kesejahteraan guru. Kita ada alokasi khusus honorarium kinerja yang kita berikan pada Kepala Sekolah, Guru Paud, TK, SD dan SMP non PNS se Jawa Timur. Angkanya sebesar Rp. 19,3 miliar se tahun,” tegasnya.

Tak hanya itu, sebagai perhatian untuk guru madrasah diniyah, Pemprov Jatim telah memberikan beasiswa S1, S2 dan S3 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan pesantren.

Program ini telah dilaksanakan sejak 2019-2024, dan total ada sebanyak 5.683 penerima manfaat beasiswa S1, S2 dan S3 dari Pemprov Jatim, yang semuanya adalah santri dan guru madrasah diniyah di Jatim.

“Rinciannya yaitu, 3.080 untuk penerima beasiswa program S1, 1.355 penerima beasiswa program S2, 130 penerima beasiswa program S3. Dan tak ketinggalan ada 995 penerima beasiswa program M1 dan M2 atau setara S1 dan S2 di Ma’had Aly yang merupakan perguruan tinggi khas pesantren,” tegas Adhy.

“Untuk beasiswa program S1 di Universitas Al Azhar Mesir, total jumlahnya sudah mencapai 123 mahasiswa yang kita kirim dengan beasiswa dari Pemprov Jatim. Ini adalah upaya besar dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pesantren kita,” imbuhnya.

Sedangkan untuk infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan sebesar Rp.157 miliar untuk Bangunan dan Sarana Prasarana kepada PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan Ponpes dengan total 615 Lembaga se Jawa Timur. 

Tidak hanya itu, masih dalam upaya peningkatan kualitas SDM Jatim, Pemprov juga menggelontor program Pendidikan Kesetaraan Vokasi.

Tak tanggung-tanggung alokasi anggarannya mencapai Rp. 4,9 miliar yang ditujukan untuk 11 Kabupaten dengan IPM rendah di Jawa Timur. 

“Kita yakin dengan apa yang sudah dan akan kita lakukan akan meningkatkan kualitas SDM kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekaligus menguatkan posisi Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru,” pungkas Adhy.