Anggaran 2025 Kota Malang Akan Ditetapkan Tanggal 28 November 2024

SURYAMALANG.CON,MALANG - DPRD Kota Malang merencanakan kesepakatan alokasi anggaran 2025 akan ditanda-tangani sehari setelah jadwal coblosan Pilwali Kota Malang 2024 dan Pilgub Jatim 2024 selesai. Coblosan akan berlangsung pada 27 November 2024.

Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan, pekan depan akan ada pelemparan dari eksekutif mengenai detail perencanaan anggaran di masing-masing sektor. Awal pekan depan direncanakan rapat paripurna disusul rapat komisi dengan mitra kerja.

"Kami segera selesaikan. Setelah paripurna dilanjut rapat per komisi. Kami selesaikan sehari setelah coblosan, ya tanggal 28 November 2024," tegas Trio, Sabtu (16/11/2024).

Eksekutif dan legislatif harus segera menyelesaikan rencana penganggaran untuk tahun 2025 sebelum November 2024 berakhir.  Trio mengatakan, meskipun waktunya mepet, para anggota tetap bekerja sesuai aturan, bukan asal formalitas.

"Kami tetap kaji, kami kritisi. Rapat-rapat selanjutnya seperti yang sudah diatur," ungkap politisi PKS tersebut.

Pada rapat paripurna pekan ini, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti turunnya target pendapatan asli daerah. Juru bicara fraksi, Ahmad Zakaria menyebut, penurunan target perlu diwaspadai.

"Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan Rp 161 Miliyar."

"Hal ini tentu mendatangkan kekhawatiran serta harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Malang karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar terutama pada realisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh  perangkat daerah," ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan, mendorong untuk dilakukan kajian terukur berkaitan dengan masalah PAD yang masih belum optimal setiap tahunnya.

"Disiapkan dokumen kajian potensi sumber pendapatan asli daerah baik retribusi maupun pajak daerah tahun 2025 untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target PAD," kata Zakaria.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi menyusun perencanaan sesuai kebutuhan, melainkan berdasarkan data pendapatan dan target pendapatan. Iwan mengelak ada penurunan jumlah PAD. Menurutnya yang turun adalah targetnya.

"Kami tidak lagi berdasarkan penyusunan perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kami lebih berdasarkan kepada penyusunan program-program berdasarkan pendapatan dan target pendapatan. Bukan penurunan PAD, tapi target penurunan PAD, ini berbeda. Bukan terjadi penurunan PAD, tapi terjadi penurunan untuk tingkatan target PAD," terangnya.

Iwan menjelaskan, jika dilihat tren lima tahun belakangan, target PAD Kota Malang selalu naik. Tapi sering bicaranya kebutuhan dulu, bukan bicara target. Menurut Iwan, hal itu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat.

"Di Kementerian Dalam Negeri menganggap penyesuaian APBD 2025 berdasarkan pendapatan pada saat kita menjelaskan ke dalam program kegiatan, target prioritas di Kota Malang."

"Sehingga tidak akan lagi terjadi hal hal yang berkaitan dengan devisit anggaran. Tapi ini berdasarkan realitas terhadap program kegiatan sesuai dengan target pendapatan yang kami dapatkan," terang Iwan.

"Itu yang kami sampaikan di Kemendagri. Ini APBD sehat, bukan berdasarkan perencanaan, kebutuhan dari masing-masing OPD tapi berdasarkan target capaian proyeksi yang memang trennya diketahui bersama," tutup Iwan.