Mensos Temukan Satu Keluarga Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH, Ingatkan Pendamping

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menemukan sebuah keluarga disabilitas yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah saat berkunjung ke Surabaya, Minggu (17/11/2024). 

Gus Ipul berbincang dengan para anggota keluarga itu kala bertemu langsung dengan keluarga yang berada di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Mereka adalah pasangan suami-istri, Bambang Sasmito (41) dan Tita Riama (38) yang memiliki empat anak penyandang disabilitas.

Keempat anak tersebut, yaitu Tabitha Nurul Aini (16), Miftahul Huda (12), dan Hanum Putri Ramadhani (6)

Ketiganya mengidap Cerebral Palsy sehingga membuat mereka tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak normal lainnya.

Sedangkan anak bungsu Idangmas Gale Kamandaru (1 tahun) pertumbuhannya lambat.

Berdasarkan penjelasan Gus Mensos, keluarga Bambang sempat menerima bantuan PKH.

Namun kemudian terputus karena keluarga Bambang dianggap tidak layak dengan alasan tidak ada komponen Program Keluarga Harapan (PKH) dalam keluarganya.

Padahal menurut Gus Mensos, penyandang disabilitas turut masuk komponen PKH. Sehingga, keluarga Bambang secara aturan berhak menerima bantuan. 

"Inilah pentingnya Kertas kerja yang sesuai kenyataan. Kita menemukan di sini ada keluarga penerima manfaat yang semestinya masih berkelanjutan ternyata terputus di tengah jalan," kata Gus Mensos, panggilan Gus Ipul sebagai Mensos saat ini, ditemui di sela kunjungan tersebut.

Luputnya perhatian tersebut pun disesalkan Gus Mensos.

"Lebih-lebih keluarga ini memiliki anak berkebutuhan khusus," kata Gus Mensos.

Sekretaris Jenderal atau Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menekankan pentingnya memiliki kertas kerja yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Kunjungan tersebut menjadi agenda rutin Gus Mensos dalam belanja masalah.

Belanja masalah menjadi agenda rutin Gus Mensos untuk mengetahui pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan hambatan yang dialami di lapangan sehingga bisa mengetahui pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan hambatan yang dialami di lapangan.