Demi Bangun Infrastruktur, Pemkot Surabaya Bakal Utang Rp 5 Triliun ke PT SMI Selama Lima Tahun
Demi Bangun Infrastruktur, Pemkot Surabaya Bakal Utang Rp 5 Triliun ke PT SMI Selama Lima Tahun
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya berencana menambah alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman keuangan.
Berkerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, Pemkot Surabaya akan mengajukan pinjaman senilai Rp 5 triliun.
Saat ini, Pemkot Surabaya sedang mematangkan detail kerja sama antara kedua belah pihak.
"Saat ini kita masih hitung-hitungan dengan SMI," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
PT SMI dipilih sebagai mitra kerja sama dalam pembiayaan karena memperhitungkan nilai pinjaman.
Menurut Wali Kota, tidak banyak perusahaan keuangan dalam negeri yang bisa menyiapkan pinjaman dalam nominal besar seperti SMI.
Selain mempertimbangkan nominal, Wali Kota juga tengah membahas besaran bunga yang nantinya dibayarkan.
Pemkot mengusulkan agar bunga pinjaman tidak lebih dari 5 persen per tahun.
"Kalau dari SMI, mintanya 6 persen. Sedangkan kita (Pemkot Surabaya) minta di 4-5 persen. Ini yang kemudian tengah dihitung," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Apabila SMI tidak bisa menurunkan bunga pinjaman, maka Pemkot membuka peluang untuk meminjam di tempat lain dengan bunga yang relatif lebih rendah.
Misalnya, di kumpulan perbankan yang bisa memberikan pinjaman hingga Rp 2 triliun.
"Kalau bunga di SMI bisa turun, maka kami akan pinjam full di situ. Kalau tidak, maka sebagian (pinjaman) akan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki bunga lebih rendah," kata Cak Eri.
Menurutnya, alternatif pembiayaan diperlukan untuk mendukung pembangunan di Surabaya.
Berdasarkan perhitungan saat ini, proses pembangunan tidak bisa optimal apabila hanya mengandalkan APBD yang baru mencapai Rp 11 triliun.
"Untuk pendidikan seperti sekolah gratis, kesehatan seperti iuran BPJS, dan kebutuhan wajib lainnya mencapai Rp 8,3 triliyun (APBD)."
UPDATE Sidang Jan Hw Diana, Hakim Anjurkan Kasus Perusakan Mobil Selesai dengan Damai |
![]() |
---|
Insiden di Sidang Jan Hwa Diana di PN Surabaya, Saat Pengacara Dikejar Massa Sampai Menangis |
![]() |
---|
Komplotan Maling Mobil Pikap Diringkus Tim Jatanras Polda Jatim, Sudah Beraksi di 13 TKP |
![]() |
---|
Siswa SDIT Al Hidayah Sumenep Dilarikan ke Rumah Sakit, Diduga Jadi Korban Perundungan |
![]() |
---|
SDN Bogorejo Tuban Ambruk, Tiga Ruangan Terdampak, Beruntung Siswa dan Siswi Sudah Pulang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.