KISRUH Revitalisasi Pasar Besar Kota Malang, Ada yang Menolak dan Ada yang Sepakat

"Kalau memang APBN, eranya Jokowi atau Prabowo? Kalau eranya Jokowi, orangnya sudah lengser. Kalau era Prabowo, adakah APBN untuk sekarang? Saya sesuai hukum birokrasi saja. Kita bisa menelusuri secara hukum pidana atau perdata," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, paguyuban pedagang di Pasar Besar Malang sepakat mendukung perbaikan total pasar, Selasa (28/1/2025). Paguyuban itu atas nama Persatuan Pedagang Pasar Besar Malang (P3BM).

Ketua P3BM, H Rif'an dan Wakil Ketua Hippama, H Sulthon hadir untuk bersepakat di RM Kahuripan Malang. Pertemuan itu juga didampingi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) bersama DPRD Kota Malang.

Ketua P3BM Rif'an mengatakan sepakat dan setuju jika PBM dilakukan pembongkaran total. Ia mendukung kerja Pemerintah Kota Malang ini dan siap mengikuti segala prosesnya.

"Dengan perjanjian tidak ada pungutan biaya sepeserpun dan luasan lapak tidak berkurang atau bertambah," ujar Rif'an, Selasa (28/1/2025).

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Hippama, H Sulthon. Ia pun menyetujui perbaikan PBM dengan total sesuai rencana Pemkot Malang menggunakan APBN.

"Alasan kami menyetujui adalah Pasar Besar Malang memang sudah tidak layak namun tetap sesuai perjanjian kami pedagang yang jumlahnya 4.530 orang nanti bisa kembali masuk seperti keadaan semula. Tidak ada luasan lapak yang berkurang atau bertambah," tegas Sulthon.

Terbaru, pernyataan Sulton ini dibantah oleh Masrul karena berdasarkan dokumen yang ada, Sulthon bukan bagian dari Hippama. Ia disebut telah mengundurkan diri pertengahan Januari 2025.