FIA UB Malang Gelar Seminar Sistem Penegakan Hukum, Layangkan Kritik Terhadap RUU KUHAP

Sementara itu, Ahli Kebijakan Publik, Andy Fefta Wijaya menilai, dalam penyusunan RUU juga harus dilihat sebagai public needs.

Sedangkan untuk menjamin public needs basis dasarnya ialah keadilan dan HAM memerlukan check and balance antar institusi dalam menjalankan fungsinya.

“Jadi terkait ini fokus kita jangan hanya kepada aktor-aktor penegak hukum seperti jaksa, polisi, tapi sejauh mana para korban, tersangka dan aktor lainnya mendapat pelayanan hukum yang adil,” tutur Andy Fefta Wijaya.

Untuk itu Andy menilai dalam pembahasan RUU KUHAP nantinya juga berfokus pada penciptaan sistem yang harmonis untuk menata, tak hanya menjadikan mereka sebagai lembaga superbody, tapi lembaga yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem.

“Jadi aturan mainnya harus dikunci dulu ini agar jangan sampai ke depan, masing-masing lembaga gak jalan sendiri-sendiri dan ujung-ujungnya kembali ke superioritas lembaga."

"Jadi sistem harmonis ini harus dibangun bareng, dengan penuh keterbukaan, akuntabilitas dan kolaborasi bersama,” pungkasnya.