Kritik Kunker DPRD Kabupaten Malang yang Padat Saat Efisiensi, LIRA Desak Pangkas Anggaran Dewan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kesukaan anggota DPRD Kabupaten Malang yang terlalu rajin melakukan kunjungan kerja (Kunker) terus mendapat sorotan.

Aktivitas terbang ke luar provinsi tiap minggu yang dilakukan para anggota dewan itu bertolak belakang dengan program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran.

Pakar ilmu komunikasi Universitas Brawijaya (UB) juga ikut memberi sorotan karena menilai Kunjungan kerja bukanlah aktivitas yang urgent yang perlu dilakukan anggota Dewan di masa awal jabatannya saat ini.

Fakta anggota Dewan kabupaten Malang yang super aktif menjalani Kunker saat ini membuat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyerukan agar anggaran dewan tahun 2025 Rp 105 miliar dipotong untuk efisiensi, agar APBD tak habis untuk 'pelesiran'.

Gubernur LIRA Jatim, M Zuhdy Ahmadi, menyebut anggota dewan cuma sehari ngantor dalam sepekan, yakni di hari Rabu. Sisanya, mereka naik turun pesawat untuk ke luar provinsi.

Pria yang biasa dipanggil Didik itu bahkan langsung menelpon Bupati Malang, Sanusi yang tengah berada di Magelang untuk meminta anggaran bagi DPRD ikut dipangkas demi efisiensi karena tak tahan melihat aktivitas gaya borju anggota dewan yang suka 'keluyurun' .

"Iya, tadi pagi, pak bupati sudah saya telepon. Intinya, bupati juga setuju jika anggaran dewan tahun 2025 ini, yang Rp 105 miliar itu dipotong. Termasuk, anggaran Kunkernya tahun ini yang cukup fantastis Rp 48 miliar itu, juga harus dikepras," tutur Didik, Sabtu (22/2/2025)

Didik mengungkap, Bupati Sanusi mengaku sudah menyampaikan ke Darmadi (Ketua Dewan) saat hadir dipelantikannya di Jakarta, Kamis (20/2/2025) kemarin, terkait desakan masyarakat, yang minta anggaran Dewan dikepras. 

"Kalau nggak dipotong, banyak mudhorotnya, karena mereka bisa jadi Bang Toyib, yang lupa tak pulang-pulang (Kunker)," ujar Didik.

Menurut Didik, apa yang dilakukan saat ini, termasuk mendesak Bupati Sanusi yang sedang mengikuti kegiatan di Magelang itu karena ingin menyelamatkan anggaran Dewan.

Ia menilai anggota Dewan dan Sekwan yang mendampingi bukan hanya cuma mendapat uang saku, tapi juga bisa dapat pay back dari travel dan hotel, yang jadi langganannya.

"Saya nggak bicara pay back-nya, berapa fee dari travel, hotel, dll. Namun, itu sangat pemborosan, sehingga uang rakyat itu harus diselamatkan," tuturnya.

Didik mengungkap, Jadwal Kunker DPRD Kabupaten Malang sangat padat.

Mereka (anggota Dewan) itu berangkat Kamis (20/2/2035) lalu. Di saat Bupati Sanusi, dilantik. Keempat komisi sudah menyebar ke empat kota. 

Padahal, Selasa (18/2/2025) , mereka baru pulang Kunker dari DPRD Bekasi, dan DPRD Tanggerang, setelah berangkat, Minggu (16/2/2025) lalu.