Setelah Kunker Anggota DPRD Kabupaten Malang Gelar FGD di Kecamatan Wagir

Anggota DPRD Kabupaten Malang langsung tancap gas menggelar FGD sepulang dari kunjungan kerja (kunker) di Balikpapan dan Yogjakarta.

|
Penulis: Imam Taufiq | Editor: Eko Darmoko
SURYAMALANG.COM/Imam Taufiq
FGD: Anggota DPRD Kabupaten Malang saat menggelar FGD di Kecamatan Wagir, Selasa (25/2/2025) pagi. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Anggota DPRD Kabupaten Malang langsung tancap gas menggelar focus discuss group (FGD) sepulang dari kunjungan kerja (kunker) di Balikpapan dan Yogjakarta.

FGD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Malang menggunakan nama forum rembuk di Kecamatan Wagir, Selasa (25/2/2025) pagi.

Para anggota DPRD Kabupaten Malang itu keliling ke 33 kecamatan dengan dibagi empat orang per grup.

Dalang rangka FGD ini, anggota DPRD Kabupaten Malang dibagi menjadi 14 grup.

"Forum kajian seperti itu semestinya sudah ditiadakan (seperti perintah Presiden Prabowo Subianto, tertuang di Inpres No 1/2025). Termasuk, studi banding, kunker juga harus dipotong 50 persen anggarannya," tegas Dr M Lukman Hakim SIP MSi, pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Selasa (25/2/2025).

Anggaran FGD ini ada di 33 kecamatan, lalu tiap minggu anggota dewan menggelar diskusi dengan masyarakat. 

Caranya, mereka berkomunikasi dengan kecamatan selaku event organizer (EO).

Yakni, mulai menyiapkan tempat di kantor kecamatan, sampai mengundang warga, buat mendengarkan anggota dewan yang mau memperkenalkan dirinya itu.

"Dan, di forum itu, para undangan disuruh mendengarkan anggota dewan memperkenalkan dirinya."

"Seperti, saya namanya ini, dari partai itu, rumah saya di sini juga di situ," ujar seorang Kades yang enggan namanya disebutkan.

Baca juga: Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik Banyak Pihak, Abdul Qodir: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu!

Jika sebelumnya, itu bisa dua kali sebulan, namun saat ini cuma sekali.

Setiap warga yang didatangkan diberi uang saku sekitar Rp 75 ribu per orang, dan nasi kotakan.

Selain pengeluaran buat itu, juga ada buat sewa kursi, sound system, dan uang saku anggota dewan yang di-setting jadi narasumber meski ngomongnya sering dikeluhkan warga karena banyak yang belepotan.

Jika ditotal sekali pertemuan seperti itu habis sekitar Rp 20 juta per kecamatan, maka 33 kecamatan ada sekitar Rp 660 juta karena sudah dipotong 50 persen.

Baca juga: Boros Anggaran! DPRD Kabupaten Malang Doyan Kunker Gak Jelas dan Menghambur-hamburkan Uang Rakyat

"Ya, segitu lah (Rp 20 juta sekali FGD) karena sekarang tak sesering dulu. Saat ini, paketnya sudah dikurangi," ujar seorang Camat yang sudah tiga kali geser kantor Kecamatan.

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved