Jadwal Terbaru Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK Dipercepat, Kerugian Disebut Hampir Rp 7 Triliun

SURYAMALANG.COM, - Simak jadwal terbaru pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK maju atau dipercepat tidak sampai memakan waktu setahun seperti informasi sebelumnya.

Percepatan pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming juga demikian ikut merespons pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK agar segera selesai. 

Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, jadwal terbaru CPNS 2024 dan PPPK diumumkan.

Berikut update-nya:

▶ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS): diangkat paling lama Juni 2025. 

▶ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): diangkat paling lambat Oktober 2025

"Pertama, pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Sedangkan untuk PPPK, imbuh Prasetyo, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025. 

"Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait," kata Prasetyo mengutip Kompas.com (grup suryamalang).

Jadwal Lama:

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengumumkan pengangkatan CASN 2024 menjadi ASN dilaksanakan serentak pada 1 Oktober 2025. 

Sedangkan PPPK tahap I dan tahap II dilaksanakan serentak Maret 2026.

Baca juga: Respons BKN Viral Penundaan CPNS/PPPK Diduga untuk Bayar THR ASN, Dampaknya Bikin Pengangguran Semu

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan RB, Aba Subagja mengatakan pengangkatan secara serentak ini bertujuan agar seluruh CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa mulai bekerja pada waktu yang sama.

"Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak," imbuhnya.

Namun, kebijakan ini diprotes oleh para CASN 2024 yang telah lolos sebab, sebagian dari mereka telah mengundurkan diri dari perusahaan lama.

Presiden Turun Tangan

Ketika ditemui pada Kamis (13/3/2025) lalu, Prabowo menegaskan perkembangan ketentuan pengangkatan CASN 2024 sedang diurus oleh pemerintahannya.

"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo, Kamis pekan lalu mengutip Kompas.com.

Presiden Prabowo juga menunjukkan gestur jempol “sip” sebagai isyarat yang memperkuat ketentuan terkait pengangkatan CASN 2024 memang sedang digodok.

Setelah jadwal percepatan pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK diumumkan, Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi meminta agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah segera melakukan analisis dan simulasi.

"Kedua, kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk agar segera dilakukan analisis dan simulasi" kata Prasetyo Hadi di Kantor KemenPAN-RB, Senin (17/3/2025).

Baca juga: Kekecewaan Peserta Lolos CPNS 2024, Pengangkatan Diundur, Harusnya Senang Kini Terpaksa Menganggur

"Dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut" sambungnya.

"Agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama," tegasnya. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini pun sudah menghadap ke Prabowo pada Senin (10/3/2025) lalu. 

Rini Widyantini melaporkan persoalan pengangkatan CASN.

Namun Rini enggan menjelaskan panjang lebar mengenai materi pertemuannya dengan Prabowo.

Rini Widyantini hanya menyebut kepala negara akan mengeluarkan instruksi presiden untuk mengatasi masalah tersebut.

"Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden," kata Rini.

Respons Wakil Presiden

Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyatakan pemerintah sudah menyiapkan solusi terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK.

“Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/3).

Kerugian Disebut Hampir Rp 7 Triliun

Penundaan pengangkatan CPNS 2024 diperkirakan menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, kerugian itu akibat dari peserta yang lolos seleksi CPNS dan telah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, tapi belum mendapat gaji sebagai pegawai negeri.

"Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun," kata Bhima saat dihubungi Minggu (9/3/2025) mengutip Kompas.com.

Bhima mengasumsikan, rata-rata gaji pokok ASN adalah Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun.

Jika gaji pokok itu dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, pegawai ASN baru akan mendapat gaji sekitar Rp 3 juta per bulan.

Dengan penundaan pengangkatan CPNS selama sembilan bulan dari Maret ke Oktober 2025, Bhima meyakini ada potensi pendapatan yang hilang sebesar Rp 27 juta per pegawai ASN.

Baca juga: DAFTAR 30 Formasi CPNS 2025 dengan Peluang Lulus Tertinggi, Pendaftaran Diprediksi Buka Februari

Padahal, terdapat sekitar 250.407 formasi CPNS yang tersedia di instansi pusat dan daerah pada seleksi tahun ini Bhima menambahkan, penundaan pengangkatan CPNS juga menimbulkan dampak ekonomi lainnya yang lebih besar daripada berkurangnya pendapatan yang seharusnya diterima para CPNS 2024.

Selain itu, keputusan pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK juga mengakibatkan adanya pengangguran semu.

Sebab, banyak peserta yang lolos seleksi CASN 2024 telah berhenti dari pekerjaan lamanya dan menganggur sembilan bulan sambil menunggu diangkat.

"Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas Bhima.

Meski begitu, Bhima memperkirakan, terdapat tiga faktor yang mengindikasikan penyebab penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

"Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam," katanya.

Baca juga: ASN di Trenggalek Jadi Spesialis Penipuan Rekrutmen CPNS, Korban Rugi Ratusan Juta Rupiah 

Menurut Bhima, anggaran pemerintah kemungkinan berkurang terutama akibat pembuatan sistem Coretax dan penerimaan pajak 2025 yang berpeluang rendah.

Akibatnya, perlu penghematan belanja pegawai dengan menunda pengangkatan CPNS baru.

Kedua, efek efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas, serta modal Danantara, juga dinilai berdampak pada alokasi belanja pegawai.

Bhima juga menyoroti buruknya perencanaan Kemenpan-RB dalam mengadakan seleksi CASN 2024 yang dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik.

"Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya miss match dengan kebutuhan," tegasnya.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp