Respons Prabowo Tindakan Kasar Aparat di Demonstrasi, Jawab Ketakutan UU TNI: Tak Ada Dwifungsi ABRI

Kemudian terkait keresahan rakyat terhadap potensi militerisme, Prabowo juga tidak sependapat.

Kembali Prabowo menyatakan, para pemimpin TNI saat reformasilah yang mendorong prajurit TNI untuk kembali ke barak.

Prabowo pun terang-terangan mengatakan sebagai yang pertama di dalam TNI yang mendukung civilian supremacy atau supremasi sipil.

"Saya dorong, saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy, saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil" jelasnya. 

"Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, saya siap, padahal saya pegang pasukan terbanyak," ucapnya kemudian tersenyum.

Lantas Prabowo memberi contoh, TNI lah yang berada di garis depan saat masyarakat mengalami bencana dan siaga menjaga republik dalam keadaan apapun.

Seiring dengan hal itu, Prabowo mengakui adanya kekurangan dari dalam TNI juga lembaga-lembaga lainnya yang harus diperbaiki dan menjadi tanggung jawab bersama.

"Ada kekurangan, ada unsur-unsur yang... Ya semua lembaga kita ada hal-hal yang tidak baik, ini tanggung jawab kita bersama mari kita perbaiki" urainya. 

"Saya tegas terus di TNI-Polri, beresin bersihkan diri kalian sebelum nanti saya ambil tindakan atas nama sebagai mandataris rakyat," tegasnya.

Banyak Demo Sejak Kepemimpinannya

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga memberi tanggapan terhadap serangkaian demonstrasi yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Termasuk penolakan terhadap berbagai pembuatan undang-undang (UU) di DPR RI dan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Siapa Agung Surahman? Aspri Prabowo Mudik Dijemput Presiden ke Bengkulu Kehabisan Tiket

Adapun demo yang dimaksud yakni, penolakan RUU Pilkada, demo penolakan efisiensi anggaran pendidikan, peringatan darurat, hingga kekinian penolakan Revisi UU TNI menjadi UU.

Meski mengakui demonstrasi adalah bagian dari sistem demokrasi Indonesia, Prabowo menyoroti pentingnya untuk melihat lebih dalam apakah aksi-aksi tersebut murni atau ada pihak yang sengaja membiayainya.

Dalam sebuah diskusi dengan media yang digelar di Jakarta pada Senin, 7 April 2025, Prabowo menegaskan demonstrasi adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi seperti Indonesia.