Kepala Dinas Perhubungan Terima Massa Aksi dari Gerakan Sopir Jawa Timur yang Keluhkan Regulasi ODOL

“Agar suara kami didengar. Dan dua keranda yang kami bawa hari ini sebagai simbol matinya keadilan bagi kami para sopir,” kata Angga.

Lebih lanjut Angga menegaskan ada sejumlah tuntutan yang disampaikan ke Pemprov Jatim hari ini. Yang pertama mereka ingin agar pemerintah menghentikan operasi atau razia ODOL.

“Karena sebetulnya Indonesia belum mampu untuk menerapkan ODOL, harusnya pemerintah memberikan regulasi dulu memberikan kebijakan berupa regulasi minimal untuk angkutan logistik berupa tarif angkutan logistik,” tegasnya.

Karena kenyataannya di lapangan, sopir pun tidak ingin membawa muatan berlebihan. Sesuai kehendaknya adalah membawa muatan yang ringan tapi ongkos maksimal.

“Tarifnya selama ini tidak ditentukan. Yang ada adalah kesepakatan antara driver dan pemilik barang tidak ada regulasi khusus yang mengatur tarif tersebut,” ujarnya.

Para sopir selama ini yang  mengangkut muatan dengan berlebihan dikatakannya juga untuk memenuhi kebutuhan industri dan kebutuhan pasar. Bahkan kalau mereka tidak mau muat, mereka tidak dapat muatan.

“Kami ini sudah demo sejak tahun 2022. Dan awalnya kami setuju aturan itu karena untuk keselamatan teman-teman."

"Tapi seiring berjalan, kami ingin pemerintah harus memberikan kebijakan-kebijakan yang jelas melalui regulasi-regulasi yang jelas terutama tarif angkutan logistik,” tegasnya.

“Jadi kami bukan ingin menolak ODOL tapi temen-temen ingin agar selesaikan dulu kerancuan yang ada di pemerintah karena kalau ODOL ditetapkan secara tidak langsung akan merugikan banyak pihak,” imbuh Angga.

Dampaknya dikatakan Angga akan berimpas pada harga sembako, harga material yang pasti akan naik. Yang tentunya akan merugikan masyarakat.

“Dan sejauh ini dalam operasi ODOL sebenarnya yang kasian sopirnya. Kalau ada kerusakan barang, tetap sopir yang bertanggung jawab atau kehilangan barang juga sopir,” pungkasnya.