Sengketa 16 Pulau dengan Tulungagung, Tokoh Masyarakat Trenggalek Tanggapi Keputusan Kemendagri

SURYAMALANG.COM, TRENGGALEK - Kepala Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Wingyo Handoyo menyambut baik putusan Kemendagri atas sengeketa 16 pulau (sebelumnya 13 pulau) antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung.

Menurut Wignyo, dengan memasukkan sementara 16 pulau tersebut kedalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur sudah tepat.

Sedangkan keputusannya akan dilakukan dalam rapat selanjutnya pada awal Juli 2025.

"Tapi saya yakin kalau sudah seperti itu mudah-mudahan pulau yang disengketakan atau yang diakuisisi oleh Tulungagung itu kembali lagi ke Trenggalek," kata Wignyo, Selasa (24/6/2025).

Wignyo menilai Kabupaten Trenggalek mempunyai bukti yang kuat, baik itu bukti sejarah maupun bukti budaya untuk meyakinkan Kemendagri bahwa 16 pulau tersebut masuk perairan Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo.

"Sedangkan Tulungagung kan cuma tiba-tiba nemu pulau. Tapi kita punya sejarah-sejarah panjang yang sejak dulu itu melekat di masyarakat," lanjutnya.

Menurut Wignyo, potensi wisata dari pulau tersebut begitu besar karena letaknya yang tidak jauh dari Desa Tasikmadu.

Bahkan pulau-pulau tersebut bisa di pandang mata dari Desa Tasikmadu.

Selain itu potensi ikan tangkap juga tidak kalah besar.

Menurutnya banyak nelayan Kecamatan Watulimo yang mencari ikan menggunakan gillnet di sekitar 16 pulau itu.

"Yang lebih ditakutkan ketika nanti pindah ke Kabupaten Tulungagung lalu di situ ada potensinya sumberdaya mineral, kita rugi," kata Wignyo.

Untuk itu, Wingyo berharap Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan masyarakat Kecamatan Watulimo terus mengawal pembahasan sengketa pulau tersebut.

"Mudah-mudahan ya tetap kembali ke kita. Kalau nantinya keputusan itu tidak berpihak kepada kita ya tetap kita usahakan lagi sampai kembali ke kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan sementara 16 pulau sengketa yang diklaim oleh Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung berada di bawah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).