Tingkat Hunian Hotel Berbintang di Kota Malang Naik dan Okupansi Hotel Melati Tergerus, Ini Data BPS

SURYAMALANG.COM, MALANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat peningkatan penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Kota Malang sebanyak 0,36 persen pada Mei 2025.

Pada periode April, BPS Kota Malang mencatat persentase sebanyak 55,67 persen.

Data terbaru terlihat ada kenaikan yang menjadi 56,03 persen pada Mei 2025.

Kepala BPS Kota Malang Umar Sjarifudin menjelaskan, konsumen lebih memilih hotel berbintang meskipun selisih harganya antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu.

Meningkatnya hunian hotel berbintang ini mengakibatkan tingkat hunian di hotel tidak berbintang tergerus.

"Kalau dikatakan ada ketimpangan yang mempengaruhi TPK gabungan tentu tidak. Cuma masyarakat itu kalau tahu selisih antara harga hotel bintang dengan non bintang itu Rp100-Rp200 ribu, mereka akan memilih yang berbintang," ujar Umar, Rabu (2/7/2025).

Pada Mei 2025, TPK hotel non bintang di Kota Malang berada di angka 30,41 persen atau turun sebesar 4,02 poin dari periode April 2025 yang sebesar 34,43.

"Untuk TPK hotel gabungan (hotel bintang dan non bintang) di Kota Malang pada Mei 2025 sebesar 44,50 persen. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibanding April 2025 yang sebesar 47,05 persen," kata Umar.

Khusus untuk peningkatan TKP hotel bintang juga dikarenakan adanya beberapa agenda, seperti libur Hari Raya Waisak, libur Hari Buruh, hingga event olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang.

"Hotel berbintang fasilitasnya lebih banyak ketimbang kelas melati, jadi banyak dijadikan tujuan masyarakat," ucapnya.

Untuk rata-rata lama tamu menginap (RLTM) pada 2025 mencapai 1,39 hari, dengan rincian 1,22 hari untuk hotel non bintang dan 1,48 hari untuk hotel bintang.

Komposisi tamu nusantara jumlahnya masih yang paling dominan jika dibanding dengan tamu mancanegara.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki cukup optimis peningkatan huniah terus terjadi hingga Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa agenda Porprov IX Jatim 2025 berhasil meningkatkan okupansi hotel secara drastis.

"Alhamdulillah, dampak efisiensi anggaran pemerintah sudah mulai pulih. Porprov Jatim ini membuat tingkat hunian naik, apalagi bertepatan dengan musim liburan," ujarnya.

Agoes menjelaskan, sebelumnya pelaku usaha perhotelan mengalami tantangan akibat dampak efisiensi.

Sejumlah kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah di hotel dibatasi. Pihak hotel pun harus berkreasi untuk menarik minat pengunjung.

"Kami harus kerja keras untuk kreasi. Kami tawarkan beberapa promo agar penunjung datang," paparnya.