8 Sosok Penentu Pemakzulan Gibran, Purnawirawan TNI Ancam Duduki MPR dan Lapor SBY: Ambil Paksa!

SURYAMALANG.COM, - Upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka masih bergulir dan semakin panas.

Forum purnawirawan TNI bahkan mengancam akan menduduki Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) jika pendekatan secara sopan melalui surat tidak kunjung direspons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Sedangkan menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun penentu pemakzulan Gibran bukan DPR RI, namun delapan sosok yang disebutkan olehnya.

Menurut Refly Harun, surat usulan pemakzulan Gibran memang harus disampaikan ke DPR, namun ratusan wakil rakyat itu hanya instrumen.

Baca juga: Roy Suryo Abaikan Undangan Polisi Soal Kasus Ijazah Jokowi, Pilih Hadiri Konpres Pemakzulan Gibran

"Bukan mereka yang menentukan, bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500 an itu" tutur Refly dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV (grup suryamalang), Rabu (2/7/2025).

Dari pendapat Refly Harun, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan Gibran tergantung elite politik.

“Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elite sama arus bawah" ujarnya. 

"Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja,” jelasnya. 

Elite yang dimaksud Refly ada delapan orang, beberapa nama di antaranya adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen.

Jika merujuk peta politik DPR, delapan orang itu termasuk juga Megawati hingga Prabowo.

"Para elite yang saya sebutkan tadi, Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya, kira-kira delapan orang saja, SBY termasuk,” ungkap Refly menegaskan.

Selain para elite tersebut, kata Refly, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat.

Ancaman Purnawirawan TNI

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menyampaikan ancaman serius dalam konferensi pers bersama forum purnawirawan TNI.

Slamet menyebut, forum purnawirawan TNI akan menduduki MPR jika pendekatan secara sopan melalui surat agar Gibran dimakzulkan tidak kunjung direspons DPR. 

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa" kata Slamet, di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).