Kota Malang

Isu Beras Oplosan Tak Pengaruhi Penyaluran Beras oleh Bulog Malang, Pemkot Minta Warga Ikut Awasi

Bulog Malang saat ini masih menyalurkan bantuan pangan di kelurahan dan desa, termasuk beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah, melibatkan TNI AD.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/Purwanto
ILUSTRASI - Masyarakat menerima pasokan beras SPHP yang disalurkan oleh Bulog Malang. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Perum Bulog Malang memastikan bahwa isu beras oplosan yang belakangan mencuat tidak memengaruhi penyaluran beras bantuan pangan maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kegiatan distribusi masih berjalan normal dan tetap diawasi secara ketat.

Kepala Bulog Malang, M Nurjuliansyah Rahman menegaskan bahwa isu tersebut bukan bagian dari domain kerja Bulog, karena beras yang disalurkan sudah melalui proses verifikasi dan sesuai standar.

“Tidak berdampak, kami tidak menjadikan itu sebagai domain. Beras di kami tetap disalurkan seperti biasa,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Bulog Malang saat ini masih menyalurkan bantuan pangan di kelurahan dan desa, termasuk beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah yang juga melibatkan TNI AD.

“SPHP masih dalam proses distribusi, dilakukan setelah verifikasi oleh tim Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan Satgas Pangan,” jelasnya.

Agar penyaluran tepat sasaran, Bulog melakukan verifikasi di tingkat bawah.

Masyarakat hanya diperbolehkan membeli maksimal dua pack beras ukuran 5 kilogram per orang.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menanggapi serius isu beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengimbau masyarakat untuk lebih cermat saat membeli beras.

“Kalau pembeli mau mengecek kualitas beras premium sebelum membeli saya kira itu bukan masalah. Jadi ketika ragu, tidak perlu membeli. Hukum pasarnya berjalan di situ,” kata Eko.

Ia menegaskan bahwa semua konsumen memiliki hak untuk memastikan kualitas barang yang dibeli agar sesuai standar dan layak edar.

“Ini untuk melindungi hak dari konsumen dan itu harus dilakukan ketika proses bertransaksi. Sekaligus membangun rasa saling percaya antara pembeli dengan pedagang,” ujarnya.

Eko mengakui, isu beras oplosan sudah menjadi atensi Pemkot Malang, apalagi sebelumnya sempat ditemukan beras kemasan premium yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“Masalah isu beras oplosan memang menjadi atensi kami dan tentu masyarakat. Sejauh ini memang ada (temuan), makanya kami akan mengecek di lapangan,” jelasnya.

Diskopindag kini tengah menyusun jadwal pengawasan langsung terhadap beras yang diperdagangkan di pasar-pasar Kota Malang.

Meski belum merinci lokasi sasaran, Eko memastikan pihaknya akan segera turun melakukan pengecekan. (Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved