Tuntutan Warga Pati Tak Lagi Soal Kenaikan Pajak PBB 250 Persen, Minta Bupati Sudewo Lengser

“Terkait dengan kenaikan pajak yang sampai 250 persen, sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk diturunkan, serta sesuai tuntutan warga Kabupaten Pati, maka saya nyatakan bahwa kenaikan PBB tersebut akan saya akomodasi untuk diturunkan,” ujar Sudewo melalui siaran persnya, Jumat (8/8/2025). 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dan mendukung stabilitas daerah agar program pembangunan bisa berjalan optimal.

“Marilah kita bersama-sama menjaga agar situasi tetap kondusif, dan bekerja sesuai bidangnya masing-masing,” imbuh Sudewo. 

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf atas dinamika yang sempat terjadi menjelang peringatan hari jadi, termasuk insiden pada Selasa sebelumnya yang menuai kritik publik. 

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memastikan kirab boyongan yang digelar lima tahun sekali ini dapat berlangsung lancar sesuai rute yang ditetapkan. Kami pun tidak pernah melarang atau menghalangi kegiatan penggalangan dana,” jelas Sudewo.

Menanggapi pernyataan sebelumnya yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, ia juga menyampaikan klarifikasi dan penyesalan. 

“Saya juga minta maaf atas pernyataan ‘lima ribu silakan, lima puluh ribu massa silakan’. Tidak ada niat untuk menantang rakyat, apalagi rakyat saya sendiri,” tegasnya. 

Sudewo menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan terus belajar demi kemajuan daerah.

“Saya menyadari masih banyak kekurangan. Saya masih harus banyak belajar dan berguru. Saya terbuka terhadap semua masukan yang membangun demi Pati yang lebih baik,” katanya. 

Lebih lanjut, Sudewo menegaskan tekadnya untuk melanjutkan program pembangunan daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penguatan sektor pertanian. 

“Saya ingin menjadi pemimpin yang amanah. Pembangunan RSUD Soewondo, perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan karakter, dan penguatan sektor pertanian akan terus kami lanjutkan. Mohon dukungan dari seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Mendagri Tito Karnavian Turun Tangan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sedang menelusuri kebijakan polemik kenaikan PBB-P2 di Pati.

“Oh itu lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen (Inspektorat Jenderal) untuk mengecek, itu saja, dasarnya apa,” ujar Tito usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta , Rabu (6/8/2025).

Tito mengaku belum mengetahui apakah Pemkab Pati berkonsultasi dengan Kemendagri dalam menerbitkan Perda PBB.

Sebagai informasi, peraturan daerah termasuk soal pajak, biasanya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Saya akan cek. Saya tahu dari media makanya  akan kita cek," pungkasnya.

(SURYAMALANG.COM/WARTAKOTALIVE.COM)

Ikuti saluran SURYAMALANG di >>>>> WhatsApp