Terancam Pemakzulan, Kini KPK Sebut Sudewo Bupati Pati Diduga Terima Aliran Dana Korupsi Proyek DJKA

SURYAMALANG.COM - Bupati Pati Sudewo terancam pemakzulan setelah kontroversi kebijakan kenaikan pajak PBB sebesar 250 persen. 

Warga Pati yang mengikuti demo hari ini, Rabu (13/8/2025) menuntut agar Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. 

Kini KPK menyebutkan jika Sudewo Bupati diduga terima aliran dana korupsi  DJKA.

Sosok Sudewo menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir seiring dengan unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan warga Pati untuk menuntut pengunduran diri Sudewo yang digelar pada Rabu hari ini.

Protes besar-besaran ini dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.

Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran.

Belakangan, Sudewo sudah meminta maaf soal pernyataannya itu serta membatalkan kenaikan PBB, tetapi massa tetap menggelar demonstrasi.

Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran commitment fee dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

“Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara R (Risna Sutriyanto),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025) mengutip Kompas.com.

 Aliran dana tersebut diduga diperoleh Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR.

Budi mengatakan, penyidik akan mendalami informasi terkait dugaan penerimaan suap tersebut dalam proses penyidikan terhadap Bupati Pati tersebut.

“Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami, dan tentu kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa,” ujar dia.

Dugaan Suap Tenaga Kerja Asing, KPK Geledah Kantor Kemenaker  Artikel Kompas.id Budi mengatakan, seluruh informasi dan keterangan yang diperoleh akan didalami KPK mengingat kasus tersebut terus berjalan di KPK.

KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil Sudewo untuk diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut.

“Jika memang memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, tentu akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” ucap dia.

KPK sita uang dari Sudewo

Dilansir dari Kompas TV, KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar dari anggota DPR bernama Sudewo dalam penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.

Fakta tersebut terungkap saat Sudewo diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023 lalui. 

Dalam sidang tersebut, awalnya jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. 

Menurut Sudewo, uang yang disita oleh KPK tersebut merupakan gaji yang diperolehnya sebagai anggota DPR dan uang hasil usaha. 

"Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai," kata Sudewo dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gatot Sarwadi pada Kamis.

Dalam kesaksiannya, Sudewo membantah telah menerima uang atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso yang dikerjakan oleh PT Istana Putra Agung. 

Selain itu, ia juga membantah dakwaan jaksa dalam perkara tersebut yang menyatakan telah menerima uang Rp720 juta yang diserahkan oleh pegawai PT Istana Putra Agung.

Termasuk, Sudewo membantah tanggapan terdakwa Bernard Hasibuan yang pernah memberikan uang Rp500 juta melalui stafnya yang bernama Nur Widayat di Solo. 

“Saya tidak pernah mendapat laporan dari staf saya, atau dari saudara Bernard, atau dari saudara Dion," kata Sudewo.

DPRD Pati Buka Peluang Melakukan Pemakzulan Bupati Sudewo

DPRD Pati didesak massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk menggunakan hak angket demi memakzulkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Di tengah kericuhan yang terjadi di lokasi unjuk rasa, massa Aliansi menggeruduk Gedung DPRD Pati untuk menuntut dewans segera membentuk panitia khusus (pansus) hak angket.

DPRD Pati pun menggelar rapat paripurna dan telah membentuk panitia khusus untuk menelaah kebijakan Sudewo yang dianggap melanggar hukum, sumpah-janji jabatan, dan menimbulkan kegaduhan publik.

Pembentukan Pansus Hak Angket ini membuka peluang pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa massa pengunjuk rasa memang meminta pihaknya untuk menggelar rapat paripurna hak angket.

“Hari ini juga kami ditunggui massa, kami melakukan rapat paripurna yang dihadiri 42 orang anggota DPRD, dari total 50 anggota. Dalam rapat paripurna tadi, sesuai tatib DPRD maupun PP nomor 12 tahun 2018, kalau kita mau mengubah jadwal atau rapat yang ada di DPRD kan melalui rapat paripurna, sudah kami dahului rapat paripurna perubahan jadwal. Kemudian tadi diusulkan dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul dibentuknya pansus hak angket,” jelas Ali.

Ali mengatakan, Pansus ini beranggotakan 15 orang. Dengan Ketua Teguh Bandang Waluyo, Wakil Ketua Joni Kurnianto, dan Sekretaris Muntamah.

Dia berharap Pansus ini segera bekerja menyikapi kondisi yang terjadi di Pati saat ini.

Terkait pemakzulan Sudewo, Ali menjelaskan bahwa hal tersebut akan bergantung dari hasil kinerja Pansus ini.

“Sesuai cara dan tahapannya, harus kita bentuk angket. Soal pemakzulan, kami bentuk pansus, mereka bekerja sesuai regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. Itu paling lama. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari, Pansus dapat membuat kesimpulan untuk dikirim ke MA (Mahkamah Agung). Nanti MA memberikan keputusannya ke DPRD. Itu yang kami tunggu,” papar dia.

Ali berharap, Pansus ini segera bekerja siang-malam. Mengundang tim ahli serta saksi yang menjadi korban kebijakan Sudewo.

“Kami harus mengumpulkan bukti-bukti apa kebijakan bupati yang melanggar sumpah janji jabatan, itu sebagai penentu nantinya,” jelas dia.

Di luar hak angket ini, Ali berharap Sudewo segera mengambil kebijakan yang baik demi kemaslahatan warga Pati.

Menurut dia, penentu kondusivitas ada di tangan Bupati. Dia harus mengambil keputusan cepat untuk meredam massa.

“Kami di DPRD hanya berproses, yang menentukan nanti dari pusat. Kalau kebijakan yang diambil dalam waktu dekat untuk meredam massa, harus dari Bupati Pati. Permintaan massa bupati lengser atau mundur. Soal mengundurkan diri itu kewenangan Pak Bupati, dia yang memiliki hak,” tandas dia.

Penasihat Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, mengapresiasi respons DPRD Pati terhadap tuntutan mereka.

Menurutnya, DPRD Pati telah memberikan reaksi positif dengan mendengar aspirasi rakyat.

“Saya pikir mereka juga sudah paham poin-poin yang jadi persoalan, pelanggaran-pelanggaran  hukum yang dilakukan bupati. Karena itu kami tunggu hak angketnya, sudah dibentuk pansus, kami mendesak agar segera ada hasilnya. Maksimal 60 hari, tapi kami tidak tunggu selama itu. Kami minta paling lama seminggu karena data-data sudah ada semua. Saya percayakan pada dewan dan kami rakyat akan mengawal,” jelas Direktur Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai ini.

Menurut dia, data-data pelanggaran hukum yang dilakukan Sudewo sudah lengkap.

Sehingga Pansus Hak Angket DPRD tidak perlu bekerja terlalu lama.

“Ada pemindahan beberapa ASN dari eselon 2 langsung jadi staff, itu murni pelanggaran hukum. Juga yang disampaikan BKN terkait pengangkatan Direktur RSUD. itu tidak boleh, menurut say ateman-teman dewan tidak perlu terlalu lama karena bahan-bahan sudah ada semua. Ada prosedurnya setelah hasil ini terbukti, dikirim ke pusat, tujuan akhirnya impeachment (pemakzulan),” tandas dia. 

(SURYAMALANG.COM/KOMPAS.COM/TRIBUNJATENG.COM)

Ikuti saluran SURYAMALANG di >>>>> WhatsApp