DAFTAR Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Tembus Rp100 Juta per-Bulan, Miris Gaji Guru Cuma Rp300 Ribu

"Pertama tidak masuk akalnya, efisiensi tapi anggota dewannya take home pay-nya (gaji bersih) luar biasa sampai 100 juta," sambungnya.

"Berikutnya adalah berbicara tidak adanya rumah dinas, tapi apa yang didapatkan oleh mereka tanpa adanya pengawasan," tambahnya.

"Yang ketiga, ini yang menarik, di tengah gonjang-ganjing, [atau hoaks, red.] perdebatan, soal statement-nya Menteri Keuangan RI soal guru dan dosen," tutur Efriza.

"Guru dan dosen itu dianggap beban negara padahal dia bekerja untuk masyarakat dan 36.000 guru dan dosen kalau di total dengan gajinya 4 juta, ternyata kalah dengan wakil rakyatnya yang luar biasa, sidang [saja] tidak pernah hadir," imbuhnya.

Baca juga: BIODATA Iptu Heru Purnomo Kepala Bocor Dikeroyok Massa Demo Pati,Pernah Tangani Kasus Penemuan Mayat

"Kita tahu dalam hal ini, mewakili masyarakat juga tidak terdengar suaranya, tapi melek mata dia mendapatkan 3 juta," lanjutnya.

"Rp1,74 triliun diberikan kepada wakil rakyat yang tidak merakyat. Pemerintahannya pun tidak mengerti apa itu efisiensi," tambahnya.

"Di tengah gonjang-ganjing 36.000 dosen, guru masih di taraf kemiskinan. Tapi di sisi lain, wakil rakyatnya begitu heboh, begitu tingkat tinggi pendapatannya, take home pay-nya (gaji bersih) Rp100 juta, tapi rakyatnya sekitar 19 juta adalah pengangguran," paparnya.

Kemudian, Efriza juga menyoroti pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran pada sektor krusial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Di saat yang bersamaan, kata Efriza, pemerintah juga berencana menaikkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Efriza melempar sindiran, di tengah kemelut ekonomi yang mendera rakyat, anggota dewan justru tidak peduli, sebab mereka satu suara dan tetap dengan senang hati menerima gaji dan tunjangan dengan nilai fantastis tersebut.

"Anggota dewannya luar biasa, hidup nyaman, hidup tenang, tentram, dan mereka pun bisa dikatakan tidak lagi peduli terhadap rakyatnya" ujar Efriza.

"Kenapa saya bilang tidak peduli? kita tidak dengar lagi perbedaan suara. Semuanya satu suara. Apa pun yang diinginkan presiden, apa pun yang diinginkan pemerintah, mereka. Partisipasi publik pun tidak hadir dalam sebuah legislasi," tandasnya.

(Kompas.com/Tribunnews.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp