Menyembunyikan Bola Salju, Bercermin Pada Kasus Sertifikasi K3

Oleh: Alief Wikarta, PhD, Dosen dan Sekretaris Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

SURYAMALANG.COM - Dalam kehidupan organisasi, kita sering mendengar istilah snowball effect: masalah kecil yang dibiarkan terus menggelinding, membesar, hingga akhirnya menjadi bencana. 

Biasanya bola salju tumbuh karena tidak ada pencegahan dan koreksi dini.

Namun, dalam praktiknya, ada situasi yang lebih berbahaya: bola salju itu bukan hanya dibiarkan, melainkan juga disembunyikan.

Salah satu contoh yang sedang ramai adalah kasus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tarif resmi yang semestinya hanya Rp275 ribu berubah menjadi jutaan rupiah di lapangan.

Praktik ini disebut berlangsung sejak 2019, dengan dugaan nilai korupsi mencapai puluhan miliar rupiah. 

Kasus tersebut baru terbongkar setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan.

Beberapa pejabat, termasuk wakil menteri, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan kurang berjalan dengan semestinya.

Lebih dari itu, ada patronase dan perlindungan yang membuat praktik salah ini aman bertahun-tahun.

Inilah contoh nyata bola salju yang bukan hanya membesar, tetapi juga disembunyikan dari pandangan publik.

Pola Sistemik

Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Jawabnya karena penyimpangan kecil dianggap sepele.

Perbedaan tarif misalnya, bisa dipandang sekadar “biaya tambahan” yang wajar.

Karena tidak ada koreksi, praktik ini diterima sebagai kebiasaan.

Lama-kelamaan, akhirnya menjadi pola sistemik.

Semua tahu, tetapi semua membiarkan.

Masalah menjadi lebih serius ketika pemimpin organisasi tidak hadir secara tegas.

Kepemimpinan yang terlalu permisif, terlalu menghindari konflik, atau terlalu banyak mendelegasikan tanpa pengawasan justru membuka celah. 

Sifat egaliter memang positif, tetapi jika tidak diimbangi ketegasan, ruang kosong kepemimpinan akan segera diisi oleh pihak lain.

Itulah awal dari shadow governance dimana kendali organisasi berpindah ke tangan aktor-aktor informal, bukan lagi pada struktur resmi.

Ketika shadow governance menguat, moral hazard menjadi tak terhindarkan.

Banyak orang merasa aman melanggar aturan karena yakin tidak akan ada teguran.

Praktik “asal setor beres” diterima sebagai norma tak tertulis.

Perilaku menyimpang yang seharusnya insidental berubah menjadi kebiasaan.

Ujung dari rangkaian ini adalah paralysis.

Organisasi tampak berjalan, tetapi sebenarnya lumpuh. 

Fungsi sertifikasi K3 yang semestinya menjamin keselamatan kerja berubah menjadi sumber kecurigaan.

Energi birokrasi habis untuk menghadapi masalah hukum, bukan memperbaiki layanan.

Kepercayaan publik runtuh, sementara institusi pun tidak berfungsi optimal.

Refleksi bagi Organisasi

Kasus sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan memberi kita pelajaran mahal bahwa menyembunyikan bola salju sama saja dengan menyiapkan longsor di kemudian hari.

Oleh karena itu transparansi tidak boleh berhenti sebagai jargon, melainkan harus hadir sebagai mekanisme nyata agar bola salju tidak disembunyikan. 

Pengawasan tidak cukup ada di atas kertas, tetapi harus hidup dalam tindakan.

Kepemimpinan sejati bukan sekadar visi besar atau pencitraan publik, melainkan ketegasan dalam menjaga integritas internal.

Fenomena bola salju yang disembunyikan tidak hanya terjadi di kementerian.

Situasi serupa bisa muncul di organisasi masyarakat, lingkungan akademik, hingga perguruan tinggi.

Mekanismenya sama: pengawasan hanya menjadi formalitas, pemimpin berlindung dengan alasan tidak tahu, pengawas memilih menjaga stabilitas, dan lingkungan sekitar membiarkan.

Dari sini kita belajar bahwa organisasi sehat bukanlah organisasi tanpa masalah, melainkan organisasi yang berani jujur menghadapi masalah sejak dini.

Organisasi yang berani membuka luka kecil sejak awal sesungguhnya sedang menyiapkan dirinya untuk lebih sehat.

Keterbukaan dan kejujuran adalah nafas dari semua amanah, menjaga bangunan agar tidak retak di dalam.

Untuk keluar dari lingkaran ini, dibutuhkan keberanian.

Pemimpin dituntut berani menghadapi persoalan tanpa menundanya, pengawas berani menegakkan akuntabilitas tanpa ragu, dan setiap anggota organisasi berani menjaga integritas dengan tidak larut dalam budaya pembiaran.

Keberanian menegakkan kebenaran bukan hanya menyelamatkan struktur organisasi, tetapi juga menghadirkan keberkahan yang menguatkan langkah.

Pada akhirnya, ketulusan menjaga integritas adalah jalan agar sebuah organisasi tetap kokoh, bermanfaat, dan bermartabat.