"Komitmen keberlanjutan juga diikat melalui penganggaran minimal 4 persen APBD untuk sektor transportasi," ujar Asep.

Saat ini, Pemprov Jatim masih mematangkan rute dan koordinasi dengan pemerintah daerah di kawasan Malang Raya.

Asep mengatakan, pihaknya juga melibatkan akademisi untuk membangun program ini.

"Pemprov Jatim tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dan sinergi antar kabupaten menjadi kunci."

"Inovasi layanan daring di feeder telah diusulkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat," papar Asep.

Di Malang Raya, rencana rute yang telah dibawah adalah Terminal Hamid Rusdi ke Terminal Landungsari, lalu ke Terminal Kota Batu.

Trans Jatim menggunakan pola scrapping, yakni menggantikan unit angkutan eksisting dengan unit angkutan yang baru pada 90 persen trayek yang dilalui.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menyatakan, pihaknya mendukung penuh inisiatif yang digagas Pemprov Jatim tersebut.

Widjaja menilai kehadiran Trans Jatim akan membawa dampak positif bagi konektivitas dan kenyamanan warga.

Sejauh ini, masih pembahasan masih berlangsung. Belum ada instruksi pasti terkait fasilitasi Trans Jatim oleh pemerintah daerah.

Dishub Kota Malang masih bertugas sesuai dengan tugasnya.

"Kami masih dalam proses pembahasan. Intinya kami mendukung," terangnya.

Menurutnya, Trans Jatim yang akan beroperasi di Malang Raya memang difokuskan sebagai moda transportasi antar-kota.

Baca juga: Bus Trans Jatim Bakal Buka Rute Baru, Sidoarjo – Gedangan – Waru

Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan layanan transportasi dan mengurangi kepadatan lalu lintas, agar masyarakat menggunakan transportasi publik.

Widjaja menekankan, transformasi transportasi publik memang membutuhkan proses bertahap.

Widjaja berharap, dengan hadirnya Trans Jatim, masyarakat semakin tertarik meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum yang lebih efisien.

(Suryamalang.com/Benni Indo/Kukuh Kurniawan)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp