TKD Dipangkas Rp 168 Miliar Oleh Pemerintah Pusat, Begini Siasat Pemkot Batu untuk Menyesuaikannya

SURYAMALANG.COM, BATU - Pemerintah Pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Khusus untuk Kota Batu, TKD dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp 168,8 miliar.

Hal itu membuat Pemkot Batu mau tak mau harus melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah agar tetap seimbang dengan kemampuan fiskal.

Untuk itu Pemkot Batu membuat beberapa langkah rasionalisasi belanja daerah yang telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Di antaranya penyesuaian besaran TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah, kemudian juga dilakukan penghapusan kegiatan studi banding dan capacity building ke luar kota, termasuk penghapusan belanja natura yang tidak terkait operasional,” kata Wali Kota Batu, Nurochman, Rabu (8/10/2025).

Selain tiga hal itu, juga dilakukan pengurangan sebesar 50 persen perjalanan dinas dan belanja paket meeting, serta pemangkasan belanja alat tulis kantor, cetak dan konsumsi hingga 50 persen.

Baca juga: Dua Rumah Warga di Desa Giripurno Kota Batu Rusak Akibat Diterjang Angin Kencang dan Hujan Lebat

Tidak berhenti disitu saja, rasionalisasi belanja hibah dan bantuan sosial juga terimbas adanya pemotongan yang dilakukan Pemerintah pusat.

Termasuk penghapusan belanja sewa kendaraan, dekorasi dan bimtek luar kota.

Poin terakhir yakni pemangkasan belanja jasa penyelenggara hingga 75 persen dan pemeliharaan kendaraan non-operasional 50 persen.

Detail penyesuaian tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat antara Badan Anggaran DPRD Kota Batu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sementara itu Nurochman juga meminta kepala SKPD untuk mencermati kembali program dan kegiatan yang diusulkan agar sesuai prioritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin setiap program yang dirancang mampu memberikan hasil maksimal dan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Batu."

"Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.