Dari 8 SPPG yang Beroperasi di Kota Batu Belum Ada yang Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Ringkasan Berita:

• Dari 8 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di Kota Batu, tak ada satupun yang mengantongi Sertifikat Laik Hiegene Sanitasi (SLHS)
• Hal ini diketahui saat Ombudsman RI meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu

SURYAMALANG.COM, BATU - Ombudsman RI dibuat heran saat meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu, Rabu (12/11/2025).

Pasalnya, dari total sebanyak delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di Kota Batu, tak ada satupun yang mengantongi Sertifikat Laik Hiegene Sanitasi (SLHS).

Menurut Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, kondisi ini menjadi catatan tersendiri bagi Ombudsman, sehingga harus segera ditindaklanjuti.

“Masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, salah satunya belum ada dapur yang memiliki SLHS,” kata Indraza Marzuki Rais, Kamis (13/11/2025).

Selain belum mengantongi SLHS, evaluasi yang diberikan Ombudsman, yakni standarisasi kesehatan, sertifikasi halal dan pemakaian plastik yang tergolong banyak sehingga nantinya akan menjadi beban lingkungan.

Baca juga: Pantau Pelaksanaan MBG Kota Batu, Ombudsman RI Datangi SPPG Dadaprejo dan Sekolah Penerima Manfaat

“Selain mendorong agar pengurusan SLHS sekaligus sertifikat halal segera dipercepat yang paling penting prosesnya juga harus benar-benar sesuai, tanpa memotong prosedur yang ada,” ujarnya.

“Badan Gizi Nasional memberi target sampai tanggal 30 November mendatang, kami harap Pemkot bisa menuntaskan penerbitan sesuai deadline,” tambahnya.

Sebenarnya SLHS menjadi salah satu syarat penting dalam operasional dapur SPPG.

SLHS diterbitkan untuk memastikan tempat pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan pemerintah.

Sertifikat ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko penyakit akibat makanan atau minuman yang tidak higienis dan memenuhi legalitas perizinan.

“Kami sudah mengurus SLHS, tapi memang masih belum keluar,” tutur salah seorang pengurus SPPG di Kota Batu, Septian.

Terkait evaluasi yang diberikan Ombudsman RI, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto mengaku Pemkot Batu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan operasional dapur SPPG yang ada di Kota Batu, termasuk upaya percepatan penerbitan SLHS.

“Kami akan optimalkan pengawasan dengan terjun langsung untuk memantau dapur secara berkala>

"Dan juga akan kami memberi kemudahan kepada dapur dalam kepengurusan baik SLHS maupun sertifikat halal, dengan syarat tetap sesuai prosedur yang ada,” jelas Heli Suyanto.