Lelang Jabatan Kepala OPD Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah Akan Rotasi Mutasi Bulan Desember

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap melakukan open bidding untuk kursi jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat kepala OPD (eselon II) 
• Jabatan Enam Kepala OPD Pemprov Jatim sudah kosong cukup lama
• Lowongan itu terdiri dari asisten I, II dan III Sekdaprov, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan satu orang staf ahli Gubenur. 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan siap melakukan open bidding untuk kursi jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat kepala OPD (eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim pada bulan Desember 2025 mendatang.

Hal ini menyusul kekosongan enam OPD Pemprov Jatim yang telah berlangsung cukup lama.

Posisi lowong itu terdiri dari asisten I, II dan III Sekdaprov, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan satu orang staf ahli Gubenur. 

Baca juga: Trans Jatim Malang Raya Diresmikan Gubernur Khofifah, Dishub Ajak Warga Beralih ke Angkutan Umum

“Kita sudah izin untuk melakukan open bidding di pos pos tertentu. Dan sebelum itu ada uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Nah uji kompetensi dan evaluasi kinerja itu Insya Allah selesai sebelum 15 Desember,” kata Khofifah saat diwawancara usai pelantikan pejabat eselon III dan IV di Grahadi, Jumat (21/11/2025). 

Perizinan lelang jabatan itu diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional.

Hal itu penting untuk mengisi jabatan-jabatan kepala enam OPD yang kosong itu.

Pihaknya berharap seleksi jabatan bisa segera dilakukan sebab jika sudah ada kepala OPD definitif, maka kerja dan tupoksi akan bisa dikerjakan secara maksimal. Dan program prioritas pembangunan Jatim bisa dimaksimalkan. 

Di sisi lain Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menegaskan bahwa pelaksanaan lelang jabatan saat ini sudah diproses.  

Saat ini tahapannya sedang tahap pengajuan izin ke BKN. Selain itu pansel juga sudah dibentuk. 

Mutasi, rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan Gubernur Khofifah ini sudah sesuai aturan.

Sebab telah melalui enam bulan sejak dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Memang ada enam jabatan yang kosong dan saat ini dijabat oleh pelaksana tugas. Jadi ada yang dobel-dobel karena jadi pelaksana tugas kepala OPD dan asisten,” tegasnya.

“Saat ini selain pengajuan izin, pantia seleksi juga sudah dibentuk,” imbuhnya.

Proses tersebut diperkirakan Indah tak akan lama. Termasuk nantinya adalah evaluasi kinerja dan uni kompetensi.