Dana Transfer Pusat Dipangkas Rp 574 Miliar, Sekda Budiar dan 30 Anggota Dewan Lobi Dirjen Keuangan

SURYAMALANG.COM, MALANG - Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Malang dipimpin Ketua Darmadi M Sos, bersama Sekda Dr Ir Budiar Anwar MSi, mendatangi pemerintah pusat, Jumat (10/10/2025).

Mereka berupaya untuk melobi Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, agar bisa membatalkan rencana pemangkasan APBN buat dana Transfer ke Daerah (TKD).

Sebab, rencananya dana TKD buat Pemkab Malang itu akan dipangkas Rp 574 miliar dari jatah rutin tiap tahun seperti tahun 2024 lalu Rp 3,6 triliun.

Namun, jika sampai dipangkas Rp 0,5 triliun, itu bakal berdampak pada banyak proyek fisik tahun depan, tertunda.

Bahkan, jika anggota Dewan dan Budiar tidak punya kemampuan melobi, dipastikan banyak proyek yang sudah direncanakan itu bakal banyak yang terbengkalai.

"Makanya itu, kami (30 anggota dewan) ramai-ramai bersama Pak Sekda yang baru itu berusaha melakukan lobi, agar jangan sampai dipangkas sebanyak itu," ungkap Darmadi kepada SURYAMALANG.COM, Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Manuver Cerdas Sekda Budiar, 23 Kepala Dinas di Kabupaten Malang Dites Jelang Persiapan Mutasi

Namun, jawaban dari Kemendagri itu bikin para wakil rakyat itu hampir patah arang.

Sebab, lanjut Darmadi, Kemendagri belum bisa memberikan jawaban yang pasti atas permintaan dari Pemkab Malang itu agar dibatalkan rencana pemangkasan TKD sebesar 16,34 persen.

"Kami masih mencari cara lain, meski pertemuan kemarin (dengan Dirjen Keuangan Daerah) itu belum dapat jawaban yang pasti," ungkap ketua dewan dua periode dari PDIP itu.

Begitu juga Wakil Ketua Dewan, H Ir Kholik MAP, mengatakan anggota dewan bersama Sekda Budiar akan mencari upaya lain.

Salah satunya, Kholik bersama anggota dewan yang lain, akan melobi Kementerian Keuangan, untuk melakukan upaya yang sama.

Sebab, Kholik mengaku tak bisa dibayangkan apa yang terjadi jika APBD tahun 2026 nanti, dipangkas Rp 0,5 triliun.

"Kalau soal gaji ASN dan 6.000 pegawai P3K aman. Sebab, yang dipangkas itu buat belanja modal sehingga akan berdampak pada kelanjutan nasib pembangunan di wilayah Kabupaten Malang," ungkap ketua DPC PKB yang tiga periode jadi anggota dewan itu.

Sementara, Budiar Anwar, Sekda yang baru dilantik, Kamis (25/9/2025) lalu, mengaku optimis, jika akan mampu melakukan lobi.

Sebab, sebagai Sekda yang baru, Budiar ingin menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Termasuk, ingin menguatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buat siswa, sehingga harus didukung dana transfer dari pusat itu.

"Kami optimislah, karena apa yang akan kami lakukan di tahun depan, buat penguatan program presiden."

"Seperti, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, lapangan pekerjaan. Intinya, memutuskan mata rantai kemiskinan sehingga harus didukung dana dari pusat, bukan malah dipangkas," ungkap Budiar.

Dana TKD yang akan dipangkas pada rancangan APBD 2026 nanti

1. DBH Pajak turun Rp 59.089.732.000 (24,81 persen)

2. DBH SDA turun Rp 23.353.696.900 (59,98 % )

3. DAU turun Rp 424.771.286.281 (21,30 % )

4. Insentif Fiskal turun 100 % sebesar Rp 15.545.585.000

5. DAK Fisik turun Rp 24.350.758.000 (69,06 % )

6. DAK Non Fisik naik Rp 46.068.665.000 (6,39 % )

7. DD turun Rp 71.232.739.000 (15,48 % )

8. Hibah Daerah turun Rp 1.831.000.000 (16,59 % )

sehingga total penurunan sebesar Rp 574.106.132.271 (16.34 % ).