Satu Keluarga Malang Siap Berangkat Transmigrasi, Wamen Transmigrasi Komitmen Tuntaskan Persoalan

SURYAMALANG.COM, MALANG – Satu keluarga warga Kabupaten Malang akan berangkat mengikuti program transmigrasi tahun ini.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang memastikan satu keluarga akan diberangkatkan dalam program transmigrasi tahun 2025 menuju Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.

Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, mengatakan bahwa keberangkatan satu keluarga tersebut merupakan jatah kuota transmigran dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Malang tahun ini.

“Dari pusat jatah kami di Kabupaten Malang ada satu, dan insyaallah pemberangkatan tahun ini terlaksana. Calon transmigran juga sudah kami bekali pelatihan,” ujar Yudhi saat ditemui, Senin (13/10/2025).

Sebelum diberangkatkan, calon transmigran tersebut telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja selama 29 hari yang diselenggarakan dengan anggaran DBHCT.

Pelatihan ini difokuskan untuk membekali calon peserta agar siap hidup mandiri di lokasi baru.

“Sudah kami lakukan pelatihan selama kurang lebih 29 hari. Materinya seputar keterampilan kerja dan adaptasi lingkungan,” tambahnya.

Yudhi menjelaskan, antusiasme (animo) masyarakat Kabupaten Malang terhadap program transmigrasi masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Disnaker, terdapat 58 calon transmigran yang mendaftar dalam lima tahun terakhir, namun hanya 9 keluarga yang berhasil diberangkatkan karena keterbatasan kuota dari pemerintah pusat.

“Animo dari warga cukup tinggi. Semua pendaftar kami akomodir dan usulkan ke Kementerian Transmigrasi, tapi keputusan akhir tetap ada di pusat,” terang Yudhi.

Sembilan keluarga yang sudah berangkat dalam lima tahun terakhir, dua di antaranya diberangkatkan pada tahun 2024, dan satu keluarga pada tahun ini menuju Sidrap, Sulawesi Selatan.

“Sebenarnya tahun ini rencananya dua lokasi, di Kalimantan dan Sidrap. Tapi yang baru difasilitasi pusat baru yang ke Sidrap,” jelasnya.

Satu keluarga transmigran yang berangkat tahun ini terdiri dari suami, istri, dan anak, dan akan mendapatkan fasilitas dasar dari pemerintah pusat, seperti rumah, lahan garapan, dan sarana pendukung awal untuk memulai kehidupan di lokasi transmigrasi.

“Fasilitas disiapkan oleh pusat. Peserta juga sudah siap berangkat, baik secara administrasi maupun mental,” tutup Yudhi.

Program transmigrasi sendiri masih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang ingin mendapatkan peluang ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Di sisi lain, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan yang masih menghambat penyelesaian program Transmigrasi Tuntas (Trans Tuntas).

Persoalan itu, terutama terkait tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan dan korporasi swasta.

Dalam keterangannya, Senin (13/10/2025), Viva menyebut terdapat 85 lokasi transmigrasi di Indonesia.

Sebagian lahan transmigrasi masuk dalam kawasan hutan, sehingga perlu adanya langkah konkret lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Apabila ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya. Ini sudah jelas dibicarakan di Komisi V DPR RI. Karena itu, Trans Tuntas menjadi penting agar persoalan ini benar-benar selesai,” tegasnya.

Viva menjelaskan, akar persoalan yang terjadi selama ini disebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan One Map Policy di kawasan transmigrasi.

Akibatnya, muncul tumpang tindih antara wilayah transmigrasi dengan kawasan milik korporasi swasta, hutan negara, hingga wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat adat.

Untuk menuntaskan masalah tersebut, Kementerian Transmigrasi tengah mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi sebanyak 13.751 bidang, dengan progres hingga saat ini mencapai 6.615 bidang.

“Targetnya selesai Desember 2025. Kami maksimalkan dengan bersinergi bersama kementerian dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Namun, Viva mengakui proses penerbitan SHM di sejumlah daerah masih berjalan lambat.

Ia mendorong jajaran kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan jemput bola agar percepatan dapat terwujud.

“Saya melihat eskalasi di lapangan masih lambat. Kepala daerah dan kepala dinas harus ubah pendekatan. Dirjen harus jemput bola karena tidak bisa hanya menunggu respon daerah,” tegasnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Viva juga menyampaikan bahwa dorongan politik dari legislatif menjadi penting untuk mempercepat penyelesaian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan SHM di daerah.

Dari total 1,3 juta hektare kawasan transmigrasi yang berstatus HPL, pemerintah kini tengah memastikan kejelasan status dan pemanfaatannya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah kini juga mengusulkan program transmigrasi lokal sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat di wilayahnya.

“Transmigrasi adalah program lintas generasi. Sekarang kita menuai persoalan dari tata kelola arsip masa lalu yang belum berbasis digital. Tapi kami akan selesaikan. Tanah bukan sekadar tempat tinggal, tapi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.

Program Trans Tuntas menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap transmigran mendapatkan hak legal atas tanah dan kepastian hidup yang layak.

(Benni Indo)