Pemkab Malang Telah Gelar Bimtek untuk Pengurus Koperasi Merah Putih Pakai Dana APBD

"Dari Kabupaten Malang kita pilih 10 koperasi untuk success storynya, salah satunya Kop Sae Pujon, Sumber Makmur Ngantang, KUD Pakis, KUD Gondanglegi, KAN Jabung, dan masih banyak lagi," bebernya.

"Memang sengaja kita undang success story agar pengurus KMP bisa melakukan study banding ke sana atau bisa bermitra. Misalnya ini lho KAN Jabung asetnya sudah miliaran," urainya.

Selain bimtek yang diberikan oleh pemerintah daerah, rencananya akan ada pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengurus KMP.

Program pelatihan didanai oleh Kementerian Koperasi dan UMKM melalui provinsi.

Pascapelatihan, dinas akan melakuan evaluasi dengan mengundang masing-masing kepala desa.

Harapannya, setiap pengurus dan pengawas yang telah mendapatkan ilmu tentang perkoperasian bisa menerapkannya dan KMP bisa segera beroperasi.

Sampai dengan saat ini, dari 390 KMP yang telah berbadan hukum seluruhnya belum beroperasi secara maksimal. Kurang lebih kisaran 100 koperasi yang telah menjalankan unit usaha.

"Kebanyakan menyampaikan masih proses, padahal mereka telah bermitra dengan agen BRI link, atau Bank Jatim, anggota sudah bayar simpanan pokok, ini kan artinya sudah berjalan."

"Tapi mereka tidak paham ini," ungkap mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Di sisi lain, ada beberapa koperasi yang telah melebarkan sayapnya semenjak KMP diresmkan oleh Presiden Prabowo Subianto 21 Juli 2025 lalu.

Antara lain, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Tito menyebutkan, koperasi ini telah menjadi percontohan nasional di Jawa Timur. Koperasi ini merupakan pengembangan dari sebelumnya yaitu Koperasi Wanita (Kopwan) dengan anggota kisaran 500 orang.

Usai bertransformasi menjadi KMP, jumlah anggotanya kian meningkat, yakni sekarang kisaran 650 orang.

"Di sana banyak fasilitas dan unit usahanya sudah berjalan sehingga penambahan anggotanya bagus dan meningkat banyak," paparnya.

Keberadaan program pemerintah pusat ini dikatakan Tito tidak akan bergesekan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab, dari kepemilikan dan legalitasnya saja berbeda. BUMDes milik pemerintah desa (Pemdes) sementara KMP milik masyarakat.

"Antara BUMDes dengan KMP ke depannya bisa berkolaborasi. Mungkin hasil BUMDes bisa dipasarkan ke KMP, itu arahnya ke sana," pungkasnya.