Ketua Fraksi PKS Dorong Penguatan Koperasi di Kota Malang

Ringkasan Berita:

• Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Asmualik, menilai penguatan sektor koperasi harus menjadi prioritas bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat
• Hingga kini belum ada koperasi yang benar-benar menjadi barometer keberhasilan dan bisa dijadikan rujukan bagi koperasi lain di Kota Malang

SURYAMALANG.COM, MALANG - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang, Asmualik, menilai penguatan sektor koperasi harus menjadi prioritas bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.

Ia menegaskan, semangat ekonomi gotong royong sebagaimana dicita-citakan pendiri bangsa masih relevan untuk menjawab tantangan zaman.

“Indonesia itu tidak individual. Sejak awal negara ini dibangun atas dasar kebersamaan."

"Maka kekuatan ekonomi pun harus dikembangkan secara bersama-sama, salah satunya melalui koperasi,” ujar Asmualik, Minggu (9/11/2025).

Namun, menurutnya, hingga kini belum ada koperasi yang benar-benar menjadi barometer keberhasilan dan bisa dijadikan rujukan bagi koperasi lain di Kota Malang.  Padahal, sistem dan prinsip koperasi sebenarnya sudah bagus.

Tantangannya terletak pada manajemen dan kapasitas para pengurusnya. Ia mendorong Pemkot Malang bisa mengambil langkah tepat di momen pengembangan Koperasi Merah Putih.

Baca juga: Jalan Sehat Sarungan Fun Walk Kota Malang, Kolaborasi Budaya Pesantren dan Sport Tourism

“Banyak koperasi yang mati sebelum berkembang, atau hidup segan mati tak mau."

"Ini karena kurangnya pemahaman dan kesadaran para pengurus tentang makna berkoperasi,” ucapnya.

Asmualik menambahkan, persoalan lain yang sering muncul adalah pergantian kepemimpinan dalam koperasi. Kualitas manajemen yang tidak konsisten membuat koperasi sulit bertahan lama.

Karena itu, ia mendorong adanya penguatan strategi nasional dan pembentukan sekolah-sekolah koperasi agar regenerasi berjalan lebih baik.

“Perguliran kepemimpinan sangat berisiko. Tahun ini bisa bagus, tapi setelah berganti pengurus malah menurun."

"Maka pendidikan koperasi harus ditumbuhkan supaya kader-kader pengelola memahami sistemnya dengan benar,” jelasnya.

Asmualik juga menilai pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong koperasi agar bisa tumbuh dan terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal.

Salah satunya, dengan membuat program pemerintah yang bisa beririsan dengan koperasi, seperti pengadaan bahan makanan atau jasa rutin yang bisa dikelola secara profesional.

“Agenda pemerintah harus bisa bersinggungan dengan koperasi. Misalnya dalam pengadaan makanan dan minuman, itu bisa melibatkan koperasi lokal. Yang penting profesionalitas tetap dijaga,” katanya.

Selain itu, ia menilai pemerintah dapat memfasilitasi akses pendanaan bagi koperasi yang memiliki sistem dan analisis keuangan yang baik.

Ia mencontohkan sistem tanggung renteng yang sudah diterapkan beberapa koperasi besar di Kota Malang sebagai model yang bisa dikembangkan.

“Kalau memungkinkan, pendanaan bisa diakses lewat koperasi, karena itu juga dibolehkan oleh undang-undang. Tapi harus jelas kapasitasnya dan diawasi dengan baik,” pungkasnya.

Asmualik berharap, koperasi di Kota Malang tidak hanya menjadi formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa Pemkot Malang terus berupaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat berbasis kelurahan.

Wahyu Hidayat menyebut, penguatan koperasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga.

Menurut Wahyu, Pemkot telah melaksanakan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada anggota koperasi di seluruh kelurahan. Langkah ini tak hanya berfokus pada aspek manajerial, tetapi juga peningkatan kemampuan produksi dan pemasaran.

“Kami telah melakukan pelatihan kepada seluruh anggota Koperasi Merah Putih. Pelatihan ini penting agar pengurus koperasi paham manajemen dan bisa memasarkan produknya. Pemerintah juga ikut mendampingi melalui kelurahan, jadi mereka tidak berjalan sendiri,” kata Wahyu.

Setiap kelurahan, lanjutnya, memiliki keunggulan ekonomi yang berbeda, mulai dari potensi pertanian, jasa, hingga industri kreatif. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, Pemkot berharap koperasi dapat mengolah potensi tersebut menjadi produk unggulan yang mampu menembus pasar lokal bahkan nasional.

Selain pelatihan, Wahyu juga menyebutkan pentingnya sinergi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu langkah konkret adalah menjajaki kolaborasi antara koperasi dengan BUMD Tugu Aneka Usaha untuk memperluas jaringan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

“BUMD bisa berkolaborasi menjual bahan sembako. Akses ke perbankan juga memungkinkan, apalagi ada suntikan dana ke BUMD Tugu Artha milik Pemkot Malang. Saat ini masih kami matangkan mekanismenya agar ada payung hukumnya melalui SK Wali Kota,” ujarnya.

Wahyu menegaskan bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian, BUMN, dan masyarakat.