Regulasi Ketinggalan Zaman, LSF Dorong Revisi Aturan Sensor Film di Indonesia

"Film yang kami nyatakan lulus untuk 17 tahun, dianggap KPI sebagai 18 tahun sehingga harus tayang larut malam."

"Tapi stasiun TV menayangkannya sore hari, akhirnya diprotes," ungkapnya.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini datang dari platform digital dan layanan streaming.

Tidak seperti televisi atau bioskop, OTT belum memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan kontennya ke LSF.

"Secara undang-undang sebenarnya ada payungnya, tapi peraturan pemerintah dan aturan teknisnya belum ada. Jadi kami tidak bisa memaksa," jelasnya.

Meski begitu, LSF terus mendorong kesadaran operator OTT untuk melakukan sensor mandiri.

Sejumlah platform seperti Netflix, Vidio, dan Vision+ disebut mulai mengirimkan konten original series mereka ke LSF secara sukarela, meskipun tidak semua.

LSF dan KPI saat ini tengah mengupayakan revisi undang-undang perfilman dan penyiaran.

Namun proses itu disebut tidak mudah karena harus masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan melibatkan banyak kementerian.

"Regulasi ini sudah belasan tahun tidak direvisi. Saking lamanya, kami pernah disindir, LSF ini ngapain saja selama 19 tahun? Sementara industri terus berubah," bebernya.

LSF juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan riset klasifikasi usia di sepuluh kota besar, agar menentukan batasan usia yang lebih tepat dan relevan dengan perkembangan sosial saat ini.

"Tanpa tekanan publik, proses revisi ini akan berjalan sangat lama."

"Karena itu kami mendorong semua pihak untuk peduli," tandasnya.