UB dan Kementerian ESDM Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan Berkelanjutan untuk Warga Sekitar Tambang

Ringkasan Berita:

• Kesenjangan kesejahteraan di wilayah sekitar tambang menjadi sorotan dalam kegiatan Extractive Transparency Day 2025 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang
• Dalam forum dialog tersebut, akademisi dan pemerintah menekankan bahwa perusahaan tambang harus menjalankan kewajiban pemberdayaan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar profit

SURYAMALANG.COM, MALANG - Kesenjangan kesejahteraan di wilayah sekitar tambang menjadi sorotan dalam kegiatan Extractive Transparency Day 2025 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang, Kamis (20/11/2025).

Dalam forum dialog tersebut, akademisi dan pemerintah menekankan bahwa perusahaan tambang harus menjalankan kewajiban pemberdayaan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar profit.

Dosen FEB UB, Prof Dwi Budi Santoso SE MS PhD, menjelaskan bahwa teknologi ekstraktif di sektor pertambangan membutuhkan kemampuan tinggi yang tidak dimiliki oleh masyarakat lokal, yang umumnya masih berada dalam transisi dari sektor pertanian.

"Masyarakat di sekitar tambang tidak bisa langsung terlibat karena keterbatasan kompetensi, pendidikan, dan keterampilan."

"Perusahaan akhirnya membawa tenaga kerja dari luar," katanya.

Akibatnya, masyarakat lokal tidak menikmati nilai ekonomi tambang dan tetap berada dalam kondisi kesejahteraan rendah.

Baca juga: Kabupaten Malang Terancam Ditinggal Perusahan Rokok Akibat Ruwetnya Mengurus Perizinan PBG

Untuk itu, Undang-Undang Pengelolaan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan menjalankan program pemberdayaan masyarakat (PPM), khususnya untuk mendorong transformasi ekonomi warga.

"Pemberdayaan itu tetap membutuhkan biaya. Tapi kalau pengawasannya lemah, perusahaan pasti kembali fokus ke profit," ujarnya.

Meski begitu, Prof Dwi menyebut ada beberapa contoh perusahaan yang mulai efektif menjalankan pemberdayaan meski implementasinya masih jauh dari ideal.

Di sisi lain Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Benny Hariyadi, menegaskan bahwa PPM harus diarahkan pada kemandirian masyarakat, terutama menjelang masa post mining atau ketika tambang ditutup.

"Pemberdayaan bukan menciptakan ketergantungan. Program harus mempersiapkan masyarakat agar tetap mandiri ketika tambang berhenti beroperasi," ujarnya.

Menurut Benny, PPM mencakup berbagai sektor, mulai pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

Beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan UMKM, hingga penguatan sektor pertanian atau perikanan menjadi fokus utama.

"Pemberdayaan itu mulai dari proses produksi sampai pemasaran. Semua harus sesuai kebutuhan lokal,” tambahnya.

Benny menilai tantangan terbesar saat ini adalah menanamkan kesadaran bahwa PPM bukan formalitas, melainkan kewajiban yang harus menghasilkan dampak panjang.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif.

"Mindset perusahaan harus berubah. Program itu harus berkelanjutan dan mendorong kemandirian masyarakat," tandasnya.