Warga Desa Putukrejo Kabupaten Malang Tolak Pembangunan SPAM di Sumber Wadon

Ringkasan Berita:

• Warga Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang menolak pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Sumber Wadon
• Penolakan tersebut disampaikan oleh warga dengan melurug Kantor Desa Putukrejo, Senin (24/11/2025).
• Ratusan warga mendatangi kantor desa yang terdiri dari bapak-bapak bahkan emak-emak

SURYAMALANG.COM, MALANG - Warga Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang menolak pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Sumber Wadon.

Penolakan tersebut disampaikan oleh warga dengan melurug Kantor Desa Putukrejo, Senin (24/11/2025).

Ratusan warga mendatangi kantor desa yang terdiri dari bapak-bapak bahkan emak-emak.

Mereka memasang papan penolakan yang terbuat dari potongan kardus bertuliskan 'Menolak (PDAM) Stop Memasang Pipa'.

Papan penolakan itu ditancapkan pada gundukan tanah yang berasal dari galian.

Memang, saat terjadi demo terlihat alat berat sedang mengeruk tanah di depan kantor desa. Hal ini menandakan jika pembangunan SPAM mulai berlangsung.

Galiannya kurang lebih sepanjang 15 meter dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter.

Ketika warga berdatangan ke kantor desa, proses penggalian sementara itu dihentikan.

Baca juga: Plengsengan Kampung Tridi Longsor, Dishub Kota Malang Lakukan Pembatasan Ruas Jalan

"Warga menuntut menolak pembangunan ini (SPAM) karena dampaknya itu banyak, negatifnya ke masyarakat itu banyak," kata salah satu warga, Nur Bahron kepada SURYAMALANG.COM.

Warga khawatir jika sumber air yang berada di kawasan Sumber Sira itu akan habis dan mengering jika ambil secara terus-menerus.

Sebab, dikatakannya, sumber air itu dimanfaatkan warga untuk mengairi sawah ke beberapa desa.

Di sisi lain, Bahron yang mewakili ratusan warga Desa Putukrejo itu mengklaim bahwa pembangunan SPAM tidak melalui sosialosasi ke warga.

Menurutnya perizinan pembangunan tiba-tiba dibuat oleh penyedia SPAM, yaitu Perusahan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan.

"Izin itu diuat seharunya melalui sosialisasi ke kami, seperti minta tanda tangan."

"Lah, ini kami nggak merasa tanda tangan kok tiba-tiba izin sudah turun," jelasnya.