Program RT Berkelas di Kota Malang Harus Fokus Menyelesaikan Persoalan Banjir

Ringkasan Berita:

• Program RT Berkelas adalah program yang dicanangkan Pemkot Malang
• Program ini merupakan realisasi janji politik Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan wakilnya, Ali Muthohirin

SURYAMALANG.COM, MALANG - Ketua RT di dua lokasi terdampak banjir Kota Malang sepakat kalau Program RT Berkelas bisa diarahkan untuk menanggulangi bencana banjir, daripada membeli peralatan seperti kursi, meja, maupun tenda.

Ketua RT 1/RW 18, Kelurahan Purwantoro, Marwan, mengungkapkan persetujuannya kalau program menanggulangi banjir masuk dalam skala prioritas di Program RT Berkelas.

Program RT Berkelas adalah program yang dicanangkan Pemkot Malang. Program ini merupakan realisasi janji politik Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan wakilnya, Ali Muthohirin.

Setiap RT, mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 50 juta untuk pembangunan di masing-masing tempat.

Namun sayangnya, alokasi anggaran dan perencanaan program RT Berkelas sudah disepakati antara legislati dan eksekutif.

Kesepakatan itu dilakukan sepekan sebelum bencana besar terjadi, yakni pada tanggal 27 November 2025.

Lagipula, di dalam kamus usulan program RT Berkelas, masih belum terakomodir program yang dapat menanggulangai bencana banjir.

Baca juga: Sepekan Banjir Parah di Kota Malang Sudah Berlalu, Kehidupan Warga Terdampak Belum Normal

Marwan mengatakan, awalnya ia telah mengusulkan pembuatan gorong-gorong di kawasannya untuk mengatasi banjir.

Kebutuhan itu dinilai penting oleh warga karena kawasannya merupakan tempat langganan banjir. Namun karena usulan tersebut tidak ada dalam kamus usulan, maka pilihannya pun berubah.

"Kami jadinya memilih untuk pengadaan kursi dan tenda. Sebelumnya kami sudah mengusulkan untuk penanganan banjir membuat gorong-gorong."

"Lalu kami disarankan agar program fisik seperti itu tidak dilaksanakan saat ini," ujar Marwan.

Alhasil, warga RT 1 pun harus memilih program yang sudah ada di dalam kamus usulan. Hal ini disayangkan Marwan yang sempat mendengar janji politik Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin bahwa usulan program berasal dari para ketua RT, bukan menyesuaikan di dalam kamus usulan.

"Itu yang kami sayangkan, karena dulu katanya usulan dari RT, tapi harus sesuai kamus usulan," keluhnya.

Ke depan, Marwan telah menyiapkan usulan untuk menanggulangi bencana banjir. Warga membutuhkan saluran air yang dapat menampung volume. Ia juga berharap dalam kamus usulan, ada pilihan untuk penanganan banjir.

"Saya sepakat sekali kalau ada program menanggulangi banjir di kamus usulan," tegasnya.

Ketua RT 3/RW 10, Kelurahan Purwodadi, Anita Rita Malika juga mengatakan hal serupa. Ia sepakat ada program penanggulangan banjir di Program RT Berkelas.

Sama seperti Marwan, program penanggulangan banjir tersebut tidak bisa direalisasikan di wilayahnya karena tidak ada di dalam kamus usulan.

"Wah, saya senang sekali kalau ada program penanggulangan banjir," katanya.

Akhirnya, RT 3 mengusulkan gerobak sampah dan tempat sampah. Program yang tidak cocok untuk menanggulangi banjir.

Rita berharap adanya percepatan penanganan banjir setelah wilayah tersebut kembali terdampak luapan air dengan ketinggian hingga 175 sentimeter. Rita mengatakan kejadian banjir tahun ini merupakan yang terparah sejak 2018.

"Kami ini kan dapat kiriman air dari Kemirahan. Selain itu, normalisasi sungai dari depan Narotama memang sangat dibutuhkan,” ujar Anita saat ditemui.

Menurut Rita, banjir yang melanda beberapa hari lalu mencapai ketinggian 175 cm dan berlangsung cukup cepat. Meski wilayah itu pernah terendam pada 2018, kondisi kali ini jauh lebih parah.

“Tahun 2018 pernah, tapi tidak separah ini. Ini paling parah,” katanya.

Luapan air juga mengakibatkan sejumlah kerusakan. Salah satu rumah warga di wilayahnya, milik Suprianto, mengalami tembok ambrol. Bahkan, beberapa barang rumah tangga hanyut terbawa arus.

“Pak Suprianto itu sempat syok. Istrinya juga hanyut, tapi masih di dalam rumah,” kata Rita.

Anita berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan perbaikan gorong-gorong agar wilayahnya tidak lagi menjadi langganan banjir setiap musim hujan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi B, DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengusulkan agar program RT berkelas fokus membangun fasilitas penanggulangan bencana banjir.

Hal tersebut dikatakan Bayu setelah mengikuti rapat kerja evaluasi bencana daerah di DPRD Kota Malang.

Kota Malang mengalami banjir parah pada 4 Desember 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mencatat ada 39 titik lokasi banjir di seluruh Kota Malang.

Mayoritas wilayah terendam air yang parah. Kerusakan rumah milik warga juga tidak terelakan. Banjir kali ini disebut terparah dibanding beberapa tahun lalu.

Bayu menegaskan perlu langkah afektif agar bencana tidak terulang kembali. Program RT berkelas yang dicanangkan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama wakilnya, Ali Muthohirin, menurutnya perlu diarahkan untuk menangani banjir.

Sejauh yang ia ketahui, bany usulan dalam Program RT berkelas untuk memenuhi kebutuhan fasilitas di tingkat RT seperti perlengkapan kursi, meja, tenda, dan sebagian pembangunan.

"Daripada beli kursi, meja, dan lainnya, sebaiknya programnya diarahkan untuk penanggulangan banjir. Misal membangun sumur resapan dan drainase," ujar Bayu.

Bayu menyebut, alokasi anggaran untuk melaksanakan program RT berkelas mencapai Rp 300 miliar.

Program tersebut akan bergulir pada 2026. Eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk mengunci alokasi anggaran beberapa waktu lalu.

"Kalau program RT berkelas ini menjadi beban politik yang harus dilaksanakan, maka beberapa persennya bisa untuk menanggulangi banjir," katanya.

Program penanggulangan banjir disebut Bayu lebih dibutuhkan warga. Terutama warga yang wilayahnya telah menjadi langganan banjir seperti di Kelurahan Purwantoro, Purwodadi, Tulusrejo, dan banyak tempat lainnya.