Zulkifli Hasan Titip Pesan ke Pengurus DPW Gapembi Jatim, Diminta Jadi Mitra Percepat Program MBG

Ringkasan Berita:

• Zulkifli Hasan menitipkan pesan kepada pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur yang baru dilantik
• Pesan ini adalah agar berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Ia menjelaskan, program MBG yang saat ini menjangkau lebih dari 60 juta anak merupakan pekerjaan besar. Maka dari itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menitipkan pesan kepada pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Jawa Timur yang baru dilantik.

Pesan ini adalah agar berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kunjungan kerjanya di Kota Malang, Kamis (9/4/2026), Zulhas menegaskan bahwa organisasi seperti Gapembi diharapkan mampu mempercepat komunikasi dan pembinaan di lapangan, khususnya dalam mendukung kinerja Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita harapkan menjadi mitranya BGN, sehingga pembinaannya cepat dan komunikasinya juga cepat,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, program MBG yang saat ini menjangkau lebih dari 60 juta anak merupakan pekerjaan besar. Maka dari itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat.

“Ini pekerjaan sangat besar. Kami tidak ingin ada satu anak pun yang bermasalah. Karena itu perlu kerja bersama,” tegasnya.

Menurut Zulhas, pengawasan dan pelaksanaan program MBG kini menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk pemerintah desa dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, termasuk nanti keterlibatan Gapembi.

“Sekarang bukan hanya BGN. Pemerintah daerah, satgas, hingga puskesmas juga ikut bertanggung jawab memantau dan mengecek,” jelasnya.

Baca juga: Kendaraan untuk Kepala SPPG Menimbulkan Dilema, Dibutuhkan Tapi Masih Jadi Perdebatan

Ia juga menyoroti pentingnya standardisasi dalam pelaksanaan MBG melalui penyusunan Peraturan Badan Gizi Nasional.

Gapembi diharapkan dapat berperan aktif memenuhi standardisasi. Saat ini, satu regulasi telah diterbitkan dan tiga lainnya sedang dalam proses perumusan.

“Standar gizi, sanitasi, hingga operasional harus sama di seluruh Indonesia. Kalau tidak memenuhi, baru bisa ditindak,” katanya.

Selain itu, Zulhas menyambut positif berbagai inovasi dalam pelaksanaan MBG di daerah, termasuk konsep penyajian makanan secara prasmanan yang dinilai lebih baik dari sisi kualitas makanan.

“Kalau bisa prasmanan, malah lebih bagus karena makanan bisa disajikan hangat,” ujarnya.

Dengan pelantikan pengurus DPW Gapembi Jawa Timur, Zulhas berharap organisasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku di lapangan, sehingga program MBG dapat berjalan lebih optimal, terstandar, dan tepat sasaran.

Makhrus Sholeh didapuk menjadi Ketua DPW Gapembi Jawa Timur. Setelah dilantik, Makhrus menyatakan bahwa DPW Gapembi Jawa Timur akan mendorong percepatan pelaksanaan program hingga ke tingkat kabupaten/kota, sekaligus melakukan evaluasi terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat disuspensi.

Baca juga: Dispangtan Pastikan Stok Pangan Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis di Kota Malang

Makhrus mengatakan langkah ke depan adalah memperluas jangkauan organisasi agar program MBG dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah.

“Ke depan kita akan membentuk di tingkat kota dan kabupaten di Jawa Timur, supaya program ini bisa sampai ke bawah,” ujarnya.

Terkait data SPPG yang disuspensi, ia menegaskan jumlahnya tidak sebanyak yang sempat beredar. Dari informasi awal yang menyebut ratusan, setelah diverifikasi jumlahnya hanya puluhan unit.

“Informasi awal ada sekitar 700, tapi setelah dicek tidak sampai,” paparnya.

Menurut Makhrus, sebagian kasus suspensi terjadi karena persoalan administratif dan kurangnya komunikasi, termasuk belum adanya pemberitahuan yang jelas kepada pengelola di lapangan. Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan koordinator wilayah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami sudah komunikasikan, poin-poin masalahnya sudah ketemu dan kami percepat agar bisa segera kembali menyalurkan makanan,” katanya.

Ia mengakui, penghentian sementara distribusi sempat berdampak pada penerima manfaat, terutama siswa yang biasanya menerima bantuan makanan setiap hari.

“Sekolah-sekolah sempat tidak menerima kiriman, anak-anak sampai bertanya kenapa tidak dapat,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

“Ke depan, kami minta semua anggota menjalankan SOP dengan baik. Jangan sampai lalai, seperti belum mengurus sertifikat halal atau SLHS,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran SPPG sebagai penanggung jawab operasional dapur, termasuk dalam proses administrasi seperti pengunggahan data yang menjadi syarat kelengkapan.

“Kadang kesalahan juga di SPPG yang tidak mengunggah data, padahal mitra sudah mengunggahnya,” ujarnya.

Selain itu, isu kualitas makanan juga menjadi perhatian. Makhrus menyebut perlindungan bagi penerima manfaat dan mitra akan menjadi fokus evaluasi ke depan.

“Perlindungan konsumen dan mitra ini menjadi PR kami, agar tidak terjadi lagi kasus makanan tidak layak,” katanya.

Untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ia meminta mitra segera melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

“Kalau persyaratannya lengkap, prosesnya bisa cepat. Kendalanya sering karena dokumen tidak lengkap,” jelasnya.

Dengan langkah evaluasi dan perbaikan ini, diharapkan program MBG di Jawa Timur dapat kembali berjalan optimal, tepat sasaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Gapembi sendiri akan meningkatkan pendampingan agar proses bisa selesai cepat.