Pemkot Malang Masih Bisa Bayar Gaji Guru Honorer Menggunakan APBD

Disdikbud Kota Malang tidak bisa memasukkan memasukkan tenaga honorer ke dalam Dapodik karena pemerintah pusat telah menutup sistem pendataan.

"Kami tidak boleh memasukkan honorer ke Dapodik," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat banyak tenaga honorer mulai khawatir terhadap masa depannya, terutama setelah terbit Surat Edaran (SE) nomor 7/2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

"Sesuai SE 7/2026, kami harus menerima tenaga honorer pada tahun 2026. Selanjutnya tidak boleh menerima lagi," katanya.

Namun, Disdikbud Kota Malang masih belum menerima petunjuk lebih lanjut terkait status tenaga honorer setelah 2026.

"Kami akan menghitung ulang juga tenaga honorer di Kota Malang," ucap Ganis.

Menurutnya, banyak sekolah yang belum melaporkan jumlah honorer secara lengkap kepada Disdikbud. Sebagian laporan masih disampaikan melalui kepala sekolah.

Menurut Ganis, kebutuhan tenaga guru honorer di jenjang SD dan SMP negeri relatif sama besar.

Sampai sekarang pemerintah pusat masih belum memberi penjelasan terkait kemungkinan perubahan status tenaga honorer menjadi PPPK. Bahkan status PPPK paruh waktu pun masih belum jelas kelanjutannya.

"PPPK paruh waktu itu kan belum tentu diteruskan atau tidak. Kami belum tahu aturannya," imbuhnya.