Bupati Malang Turunkan 4 Dinas Urai Polemik TKD Pandanlandung, LSM Pro Desa Desak Ajak Polres

Proses tersebut wajib mengantongi izin resmi dari bupati, bukan sekadar memunculkan klaim atau cerita seolah-olah izin tersebut sudah keluar.

Selain masalah prosedur, Kusairi juga mempertanyakan urgensi dan nilai manfaat bagi kepentingan rakyat jika TKD tersebut ditukar guling ke lokasi yang dianggap 'tersembunyi' dan jauh dari akses umum di Dusun Kuso.

"Katanya, dokumen rapat desa saja tak ada, kok langsung dicarikan tanah penggantinya. Apalagi, harganya cuma segitu (yakni TKD ditafsir harganya Rp 6,7 miliar, sedang tanah yang diklaim buat penggantinya di Dusun Kuso itu cuma Rp 2,8 miliar)," paparnya.

Potensi Gejolak Warga yang Pro dan Kontra

Lebih lanjut, Kusairi menilai pihak Polres Malang mestinya sudah bisa turun ke lapangan tanpa harus menunggu adanya laporan resmi, karena potensi gejolak sosial di masyarakat sudah nyata.

Saat ini, dua kelompok warga yang pro dan kontra sudah saling berhadapan.

Kubu warga yang pro, dengan diantarkan oleh Camat Wagir Da Costa, telah melapor ke Bupati Sanusi pada Selasa (2/6/2026).

Baca juga: Polemik TKD Pandanlandung Malang Kembali Memanas, LSM Pro Desa Minta Dipolisikan

Langkah itu dilakukan sehari setelah kubu warga yang kontra, dengan didampingi tokoh masyarakat Abah Sukir, mengadu ke bupati pada Senin (1/6/2026).

"Kasihan warga jika diadu seperti ini, kami yakin yang menolak tukar guling TKD itu punya niat baik jika prosesnya transparan. Mestinya Polres Malang sudah turun meski tak ada pengaduan, demi mengantisipasi potensi gejolak," pungkas Kusairi.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> News.google.com