Riwayat Sekolah Gibran Disebut Roy Suryo IQ Rendah Digugat Rp125 T, Jebolan Singapura dan Australia

Salah satu poin utama adalah permintaan agar pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029.

“Menyatakan tergugat I (Gibran) tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029,” kata Sunoto kepada awak media, Rabu (3/9/2025).

Subhan juga menuntut agar Gibran dan KPU secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp125,01 triliun kepada dirinya dan seluruh warga negara Indonesia.

Baca juga: 3 Bukti Kedekatan Keluarga Jokowi dan SBY Mustahil Dalang Ijazah Palsu, Demokrat Sebut Sikap Gibran

Dalam petitum disebutkan dana tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara.

Selain ganti rugi, penggugat meminta pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100 juta per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan.

Subhan pun meminta agar para tergugat menanggung seluruh biaya perkara yang timbul.

“Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,” ujar Sunoto.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Gibran maupun KPU terkait gugatan tersebut.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung terbuka pada Senin, 8 September 2025, di PN Jakarta Pusat.

(TribunJakarta.com/TribunJakarta.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp