MBG Penting Tapi Mutu Guru Lebih Penting, Mahfud MD Bedah Rp335 T Masuk Pos Pendidikan: Tidak Tepat

SURYAMALANG.COM, - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan heboh karena sejumlah siswa mengalami keracunan membuat berbagai pihak bersuara termasuk Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Mahfud MD menilai MBG memang penting, namun menurut pendapat dan teorinya yang lebih penting adalah mutu guru dan sekolah.

Ahli hukum tata negara itu mengkritisi anggaran MBG yang masuk ke pos pendidikan, sehingga mempengaruhi pembiayaan di sektor pendidikan itu sendiri.

Pada tahun 2026, anggaran MBG mencapai Rp335 triliun dan masuk dalam pagu anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. 

Baca juga: Buntut Keracunan Makan Bergizi Gratis di Kota Batu, Pengurus MBG dan SPPG Kompak Bungkam

Itu sebabnya alokasi anggaran MBG untuk tahun 2026 mencapai hampir 44 persen dari total pagu anggaran pendidikan.

Merespons hal itu, Mahfud MD menyebut hal terpenting bagi masyarakat adalah terpenuhinya pendidikan bagi anak hingga peningkatan kualitas guru. 

"Bahwa yang paling penting itu pendidikannya sebenarnya, bukan Makan Bergizi Gratis. Apakah Makan Bergizi Gratis itu penting? sangat penting" katanya dalam podcast di YouTube Diskursus Net, Minggu (5/10/2025).

"Tapi dalam konteks Pasal 31 Undang-Undang Dasar, yang lebih penting dalam arti teknis, kurikulum, peralatan, kualitas guru, fasilitas sekolah, dan sebagainya, itu yang lebih pentingkan," lanjutnya. 

Mahfud menganggap penggunaan anggaran pendidikan untuk memenuhi program MBG tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945.

"Menurut saya ini kurang tepat, kalau (anggaran MBG) diambil dari situ (anggaran pendidikan) lalu apa gunanya (anggaran pendidikan diambil dari APBN) sebesar 20 persen menurut Undang-Undang Dasar itu? kan jadi masalah kalau begini," urainya.

Baca juga: 3 Temuan Parah Keracunan MBG: Ayam Dibeli Sabtu Dimasak Rabu, Pencucian Wadah Jorok di Air Keruh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan sebenarnya MBG bukan satu-satunya program yang menurutnya tidak tepat ketika menggunakan anggaran pendidikan untuk pembiayaannya.

"Apa sih yang dimaksud pendidikan? lalu (anggaran) dipecah-pecah ke berbagai sesuatu yang sering tidak relevan disebut pendidikan, lalu diambilkan dari situ (anggaran pendidikan)," terang Mahfud.

Mahfud pun meminta pemerintah melakukan evaluasi alokasi anggaran MBG dan kembali menegaskan tidak setuju jika program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu "memakan" anggaran pendidikan.

Jangan sampai masuknya anggaran MBG ke pos pendidikan justru mempengaruhi pembiayaan di sektor pendidikan itu sendiri.

"Kita usul ke pemerintah agar diproporsionalkan (anggaran MBG), urusan gizi kan sudah ada yang ngurus" terangnya.

"Seluruh kebutuhan bangsa dan negara kan sudah dibagi habis ke kementerian ini itu, badan ini itu, kan bisa diambilkan dari situ (anggaran) urusan gizi itu" jelas Mahfud.

"Jangan mengurangi kualitas materi pendidikan itu sendiri, bukan kualitasi gizi dari orang yang mau dididik," tegasnya.

Anggaran Pendidikan Tahun 2026 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan alokasi anggaran pendidikan untuk tahun anggaran (TA) 2026 sebesar Rp757,8 triliun.

Dari seluruh pembagian untuk sektor pendidikan pada tahun 2026, program MBG paling banyak menyerap anggaran yaitu mencapai Rp335 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran pendidikan.

Adapun anggaran MBG sendiri maksud dalam sektor penerima manfaat siswa atau mahasiswa.

Baca juga: 5 Kasus Keracunan MBG di Jawa Timur Sepekan Terakhir: Terjadi di Bojonegoro, Ngawi hingga Tuban

Bahkan di sektor yang sama, anggaran MBG lebih besar 10 kali lipat ketimbang pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Selengkapnya berikut rincian anggaran pendidikan untuk TA 2026:

Penerima Manfaat Siswa/Mahasiswa (Rp401,5 triliun)

- Bidikmisi/KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa: Rp17,2 triliun

- Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta mahasiswa: Rp15,6 triliun

- Beasiswa LPDP bagi 4.000 mahasiswa: Rp25 triliun

- Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima dan 30.000 SPPG: Rp335 triliun

Penerima Manfaat Guru/Dosen/Tenaga Kependidikan (Rp178,7 triliun)

- TPG Non-PNS bagi 754.747 guru: Rp19,2 triliun

- TPD Non-PNS bagi 80.325 dosen: Rp3,2 triliun

- TPG ASND bagi 1,6 juta guru: Rp68,7 triliun

- TPG PNS, TPD PNS, dan Gaji Pendidik: Rp82,9 triliun

Penerima Manfaat Sekolah/Kampus (Rp150,1 triliun)

Penerima Manfaat Sekolah/Perguruan Tinggi (Rp150,1 triliun)

- Pembangunan Sekolah Rakyat: Rp24,9 triliun

- BOS bagi 53,6 juta siswa: Rp64,3 triliun

- BOP PAUD bagi 7,7 juta siswa: Rp5,1 triliun

- Renovasi 11.686 sekolah dan 850 madrasah: Rp22,5 triliun

- BOPTN bagi 201 PTN/lembaga: Rp9,4 triliun

- Pembangunan Sekolah Unggul Garuda: Rp3 triliun

Luhut Minta Menkeu Tak Tarik Anggaran BGN

Di sisi lain, Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa tidak menarik anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama MBG, 

Menurut Luhut, penyerapan anggaran lembaga itu sudah berjalan sesuai rencana. 

"Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap," kata Luhut dalam konferensi pers bersama BGN di Kantor DEN, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Program MBG di Jombang Distop Sementara, Sekolah dan Wali Murid Bertanya-Tanya

Luhut menegaskan, sudah meminta BGN mempercepat penggunaan dana yang ada agar program berjalan lebih cepat dan mengingatkan pentingnya memaksimalkan anggaran untuk mendorong ekonomi di daerah.

"Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi," ujarnya.

Realisasi Anggaran

Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan per Jumat (3/10/2025), realisasi anggaran lembaganya mencapai Rp 21,64 triliun atau 34 persen dari total pagu tahun ini.

Untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), realisasinya Rp 18,63 triliun atau 37 persen dari target penerima manfaat selama sembilan bulan.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan siap mengalihkan anggaran program MBG ke program lain jika penyerapan lambat.

Purbaya menilai, pengalihan bisa memperpanjang durasi bantuan pangan beras 10 kilogram bagi masyarakat. 

"Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat, seperti perluasan bantuan yang dua kali 10 kilogram beras," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Respons BPJS Kesehatan Isu Tak Tanggung Keracunan MBG, Biaya Korban Tanggung jawab Siapa?

Purbaya menjelaskan, langkah itu bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.

Menkeu menegaskan, kebijakan tersebut bukan bentuk teguran untuk BGN, melainkan dorongan agar penyerapan lebih cepat.

"Bukan menegur, kita membantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau tidak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu fair, kan. Daripada uangnya nganggur, kan saya bayar bunga juga," ujarnya.

(Tribunnews.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp