Jasa Soeharto hingga Terima Gelar Pahlawan Nasional dari Prabowo Meski Banyak Penolakan

Sinta Wahid dan Yenny Wahid ke istana dalam rangka menerima gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada Gus Dur.

"Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Sinta Nuriyah kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yenny, ada cucu-cucunya. Itu menandakan, dan tadi juga beliau menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).

Baca juga: Bahlil sampai Gus Mus: Penolakan Vs Dukungan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jokowi Balik Arah

Menurut Fadli Zon kehadiran keluarga Gus Dur yang merupakan warga NU, sudah cukup menjelaskan.

"Jadi saya kira itu sudah cukup menjelaskan, kalau saya," kata Fadli Zon.

Fadli Zon menegaskan, keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM masih berupa dugaan dan tidak pernah terbukti.

"Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga," katanya.

Menurut Fadli Zon semua tudingan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM telah diselidiki dan tidak ada kaitannya. Menurutnya semua proses hukum tersebut sudah tuntas.

"Maksudnya tidak ada itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya" ungkapnya. 

"Misalnya apa yang dituduhkan? semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto," imbuhnya.

Baca juga: Aliansi Warga Malang Menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Dianggap sebagai Pelanggar HAM

Terkait, dengan kerusuhan 98, kata Fadli, tidak ada kaitannya dengan Soeharto.

Fadli Zon justru bertanya balik kepada awak media, di bagian mana keterlibatan Soeharto dalam kerusuhan 98.

"Kerusuhan Mei kan tidak ada kaitannya. Pada bagian yang mana?" katanya.

Oleh karena itu, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sudah tuntas. Tidak ada kasus hukum yang menyeret Soeharto.

"Enggak ada, iya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain," jelasnya.

Pendapat Gus Mus

Sebelumnya Gus Mus secara tegas menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

“Saya ini orang yang paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, dikutip dari NU Online.

Penolakan Gus Mus bukan tanpa alasan.

Gus Mus mengungkapkan, selama masa Orde Baru banyak ulama pesantren dan warga NU mengalami perlakuan tidak adil.

“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh pasang malah dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkap Gus Mus di kediamannya Leteh, Rembang, Jawa Tengah.

Gus Mus juga mengenang bagaimana Kiai Sahal Mahfudh pernah didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah yang memintanya menjadi penasihat partai.

“Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” imbuhnya.

Baca juga: Kisah Soeharto Selamat dari Peristiwa G30S/PKI, Musibah Anak Tersiram Sup Panas Jadi Penyelamat

Menurut Gus Mus, banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, namun keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU periode 2014–2015 itu.

Gus Mus menilai, jika ada warga NU yang mendukung Soeharto sebagai pahlawan, itu menunjukkan ketidaktahuan terhadap sejarah kelam masa Orde Baru.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu.

Gus Mus mengingatkan, banyak tragedi menimpa kiai, santri, dan warga NU selama Orde Baru.

Salah satunya terjadi saat Pemilu 1971 di Losarang, Indramayu—basis kuat Partai NU—di mana warga mengalami intimidasi, teror, hingga perlakuan sadis.

(Kompas.com/Tribunnews.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp