Reformasi Polri Disebut Rocky Gerung Pertaruhan Besar Prabowo, Ketua Tim: Masalahnya Banyak Banget

Sedangkan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menyampaikan, masalah di tubuh polri sangat banyak.

"Jadi kalau ditanya masalah, ya, banyak banget" kata Jimly, Kamis (13/11/2025).

Untuk itu Jimly menerima saran dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), agar Polri bebas dari intervensi politik dan bisnis.

“Kami sudah mencatat banyak sekali masukannya, bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar. Ini penting masukan dari GNB untuk membangun kepercayaan dan memperkuat Polri di masa depan," kata Jimly.

Baca juga: Alasan Kapolri Listyo Sigit Masuk Komisi Reformasi Polri, Tugas 10 Orang Dilantik Termasuk Mafud MD

Komisi Reformasi Polri dan GNB telah selesai mengadakan rapat audiensi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.  

Menurut Jimly, GNB memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi konkret terkait arah reformasi kepolisian.

Komisi akan menampung seluruh masukan tersebut untuk dibahas lebih lanjut sebelum disusun menjadi laporan kebijakan.

“Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis," jelas Jimly. 

"Nah, nanti bulan ketiga baru kita merumuskan apa namanya, report, ya jadi policy report untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden," lanjutnya.

Jimly menambahkan, berbagai persoalan internal Polri juga akan dibahas dalam forum internal bersama Kapolri, yang juga menjadi bagian dari komisi.

“Hal-hal yang sifatnya internal Polri, itu nanti kita rekomendasikan ke internal Polri melalui Kapolri yang juga adalah anggota komisi," ungkapnya.

Baca juga: Sosok Komjen Chryshnanda Jadi Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri Dipilih Kapolri Listyo Sigit

Jimly menegaskan, Komisi Percepatan Reformasi Polri saat ini masih berada pada tahap penjaringan masalah dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil.

Sementara itu, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menyebutkan, pembentukan komisi ini sebagai momentum penting yang tidak boleh disia-siakan.

“Keputusan Presiden membentuk tim reformasi ini, tim komisi percepatan reformasi Polri ini adalah suatu keputusan yang luar biasa, keputusan emas yang tidak boleh kita lewatkan," ujar Otto dalam kesempatan yang sama.

Otto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam proses reformasi Polri agar menghasilkan perubahan nyata.