40 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka, Ada Dampak yang Mengancam Kota Malang

Pelantikan Wali Kota terpilih, Sutiaji dijadwalkan pada 20 September 2018.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Dr M Ali Safaat, mengatakan perlu adanya kebijakan dari partai politik untuk segera melakukan penggantian antar waktu (PAW) untuk mengatasi kondisi saat ini.

Menurut Ali, jika bicara hukum positif maka kondisi saat ini di dewan sedang mengalami kebuntuan. Tanpa DPRD, Pemerintahan Kota Malang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

“Seperti penetapan APBD, walaupun bisa saja melalui kepala daerah saat kondisi khusus. Tapi itu tidak ada aspek perwakilan rakyat. Pun pihak yang mengawasinya,” paparnya.

Ditegaskan Ali, jalan yang bisa ditempuh adalah PAW.

Namun untuk melakukan itu juga tidak bisa semena-mena oleh partai politik.

Di sisi lain, Ali juga mengatakan kalau Pemkot Malang bisa saja berkonsultasi dengan Kemendagri.

Tapi menurut Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Choirul Anwar, PAW cukup sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Pasalnya, unsur pimpinan DPRD beserta alat kelengkapannya tengah menjalani proses hukum di KPK.

Padahal, dalam proses PAW itu ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu diparipurnakan.

Itu pun anggota yang hadir harus kuorum. Lalu ada proses pelantikan.

“Kalau anggota tidak kuorum, unsur pimpinan tidak ada, lantas yang melantik siapa?,” tanyanya.

Hal itu juga akan menjadi bahan yang dikonsultasikan kepada Kemendagri.

Sebelumnya, Kemendagri sudah memberi diskresi untuk Kota Malang setelah 18 anggota DPRD Kota Malang ditahan.

Baca: Pacaran Kelewat Batas, Cowok dan Cewek di Lamongan Pinjam Kamar Ortu untuk Berbuat Dosa

Baca: Nagita Slavina Bocorkan Arti Unik di Balik Nama Dirinya, Terungkap Saat Curhat Bareng Armand Maulana

Dari diskresi tahap pertama, ada tiga keputusan penting yang sudah dihasilkan.