Malang Raya

Peretas Web Pengadilan Negeri Kepanjen Kerap Terima Order Meretas

Peretas web PN Kepanjen rupanya sudah dikenal karena telah beberapa kali melakukan hal serupa.

Foto screenshot:
Tampilan situs resmi Pengadilan Negeri Kepanjen Malang ketika diretas, Minggu (19/1/2020). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Situs resmi Pengadilan Negeri Kepanjen kabuoaten Malang menjadi sasaran peretasan saat mencuat kasus pelajar yang membunuh begal, ZA.

Peretas web PN Kepanjen rupanya sudah dikenal karena telah beberapa kali melakukan hal serupa.

Dosen Filkom Universitas Brawijaya, Dr eng Herman Tolle ST MT menyebut peretasnya memang menerima order untuk meretas web itu sehingga terjadi deface.

Minta ZA Diputus Bebas di Kasus Begal, Kuasa Hukum : Ontslag van Rechtvervolging Layak Diberikan

Jelang Putusan ZA, LKSA Darul Aitam Belum Mendapat Informasi Terkait Rencana Pembinaan

Bakal Ada Aksi Dukungan Saat Sidang Putusan Kasus Pelajar Bunuh Begal di Malang, Kamis 23 Januari

Herman menyebut nama peretas diketahui kerap menerima order meretas.

"Kalau dari nama peretasnya memang pernah beberapa kali melakukan hacking. Untuk kasus PN Kepanjen, istilah lebih tepatnya 'deface' yaitu merubah tampilan web dengan halaman yang lain," tandas Herman, Rabu (22/1/2020)

Saat ini web PN sedang dalam perbaikan setelah diretas cukup lama.

Laman jadi berwarna hitam dengan kalimat "Ngebela diri kok dipenjara. Begal dibela, pelajar dipenjara. Hukum sobat gurun emang beda. Gwoblok!!!.

Ternyata bukan sekali ini saja web ini diretas. Sehingga gampang diretas karena keamanannya lemah.

"Mungkin ini untuk caper (cari perhatian) atas kasus yang terjadi," kata dia.

Apakah meretas web sebagai kewajaran? Dikatakan dia, ini bukan hal yang wajar. Sebab meretas web merupakan pelanggaran hukum karena malanggar UU ITE. Yaitu pelanggaran pasal 35 UU No 11/2008 ttg ITE. Bunyinya pasal 35 UU ITE adalah sebagai berikut.

" Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ancaman dari pasal 35 tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah (Pasal 51 ayat 1 UU ITE).

Untuk meretas sebuah web sebenarnya tidak terlalu sulit. Biasanya bisa dilakukan karena kelemahan dari pengelola situs itu sendiri untuk mengamankan web nya.

Dalam web PN Kepanjen itu antara lain disajikan informasi sidang. Kasus pelajar ZA masih bergulir dalam tahap pledoi, Rabu (22/1/2020) setelah penuntutan, Selasa (21/1/2020).

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved