Virus Corona di Malang
Forum Rektor & Wali Kota Malang Bahas Bansos Mahasiswa Anak Kost, Mahasiswa Ingin Penurunan UKT
Beberapa perguruan tinggi memaparkan soal bantuan yang diberikan pada mahasiswanya berupa bantuan sembako dan pulsa hingga potongan uang kuliah.
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
SURYAMALANG.COM, MALANG - Wali kota Malang Sutiaji memimpin pertemuan rakor dengan forum rektor Kota Malang, Senin (4/5/2020) di Balai kota.
Tiga hal yang dibicarakan adalah menginventarisir jumlah mahasiswa perantau yang masih bertahan di Kota Malang, simulasi perguruan tinggi jika datang mahasiswa baru dan rencana replika kampung tangguh menghadapi wabah Covid-19.
Beberapa perguruan tinggi memaparkan soal bantuan yang diberikan pada mahasiswanya berupa bantuan sembako dan pulsa hingga potongan uang kuliah.
"Perguruan tinggi saya minta untuk inventarisir data mahasiswa perantaunya di Malang. Mungkin jumlahnya tinggal 10 persen dari jumlah mahasiswa perantau di Malang 300.000 an," jelas Sutiaji pada wartawan saat di area pabrik rokok Sampoerna Malang, Senin (4/5/2020).
Dikatakan, dari survei yang dilakukan oleh Tim Percepatan Pembangunan Kota Malang, dari 250 responden mahasiswa, sebagian besar ternyata ingin mendapat penurunan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dari kampusnya. Bukan sembako.
"Sembako ada, tapi kecil. Mereka ingin UKT nya turun," kata Sutiaji.
Karena itu, bentuk bantuan sosial (Bansos) ke mahasiswa luar kota yang masih bertahan di Kota Malang masih dipikirkan yang pas apa.
"Apa Bansos uang tunai atau sembako," ujarnya.
Jika memakai istilah Bansos, maka by name dan by address harus jelas.
Sedang Pemkot Malang sebenarnya juga ingin memberi berupa hibah.
Sehingga jumlah yang diberikan ke perguruan tinggi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang perlu dibantu.
Sehingga yang melakukan verifikasi adalah kampusnya sendiri. Bukan Pemkot Malang.
"Jika bansos, maka kami lama verifikasi datanya," ujarnya.
Prof Dr Ir M Bisri, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Malang juga menyarankan agar pihak kampus juga mencantumkan di data NIK mahasiswa.
"Sehingga bisa dicek di aplikasi bansos Pemkot Malang dengan NIK itu," kata Bisri di acara rakor.
Tujuannya tidak ada dobel anggaran. Siapa tahu dari pemerintah daerahnya juga sudah mendapatkan.
Pieter Sahertian, Rektor Univeritas Kanjuruhan Malang (Unikama) menyatakan, mahasiswa perantauan kampusnya banyak dari luar Jawa.
