Jadwal Tahun Ajaran Baru 2020 Versi Menteri Nadiem Makarim, Bukan 15 Juni 2020

"Kami menyayangkan hal ini. Seharusnya Disdikbud mempersiapkan dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi."

"Persiapan ini butuh waktu setahun," ucap Amithya Ratnanggani, anggota komisi D DPRD Kota Malang kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (21/5/2020).

Dia menyampaikan seharusnya Disdikbud melakukan sosialisasi dari dulu berkaitan dengan sistem penerimaan siswa baru berbasis online.

Agar nantinya masyarakat tidak kebingungan saat akan mendaftarkan putra putrinya untuk masuk ke sekolah.

Politisi PDIP ini menyampaikan bahwa dirinya telah sering mendapatkan keluhan dari para wali murid.

Dikarenakan, banyak dari mereka yang masih gagap teknologi (gaptek) atau tidak memiliki gadget dan kurang memahami internet.

Untuk itu, dia menyarankan Disdikbud Kota Malang agar mempertimbangkan juga hal seperti itu.

Agar kejadian PPDB ini tidak terulang lagi, di kemudian hari.

"Keluhan itu kami dapatkan ketika kami sidak ke SMP 21. Ada wali murid yang membelajari wali murid lainnya."

"Wali murid ini harus diberikan edukasi dan pengetahuan. Apabila sudah diterapkan mereka sudah siap," ujar perempuan yang akrab disapa Mia tersebut.

DPRD juga telah memanggil Disdikbud Kota Malang terkait PPDB ini pada Rabu (20/5/2020).

Dalam pertemuan itu, DPRD mendengarkan kronologi kejadian penggelembungan data yang terjadi hingga website PPDB itu retas.

Tapi, Mia minta solusi yang terbaik dari Disdikbud terkait dengan langkah apa yang seharusnya akan dilakukan.

Tidak hanya membahas permasalahan yang sudah terjadi, tetapi solusi kongkrit agar tidak membingungkan masyarakat.

"Sebenarnya kesalahan ini bukan dari masyarakat. Dan saya menilai Disdikbud ini tidak hadir dalam masyarakat."

"Semoga data base yang telah diamankan sebelum diretas itu benar adanya dan bisa menolong masyarakat," tandasnya.

(Rifky Edgar/Frida Anjani/SURYAMALANG.COM)