Wacana Penambahan Subsidi Pulsa Bagi ASN Vs Kecemburuan Sosial, Begini Pendapat Dosen UMM

Penulis : Sylvianita Widyawati , Editor : Dyan Rekohadi

SURYAMALANG, COM, MALANG - Pakar Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dari Malang, M Kamil MA mengomentari wacana pemerintah memberi kenaikkan subsidi pulsa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (FISIP UMM) itu menyatakan, rencana menaikkan subsidi ini adalah tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Saat ini, tantangan negara adalah bagaimana negara bijak untuk menata keuangan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Sebab pemerintah adalah ujung tombak pelayanan masyarakat.

"Jadi pemerintah harus bisa mengklasifikasi dan mengevaluasi. Apa semua ASN di kementrian atau lembaga itu perlu mendapatkan subsidi pulsa," jelasnya.

Pernyataan ini menanggapi wacana kenaikan subsidi pulsa ASN yang sedang ramai dibicarakan di media massa.

Disebutkan subsidi pulsa untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2021 menjadi Rp 200.000 per bulan. Sedang tahun ini sudah diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan.

Kebijakan ini dicetuskan oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk seluruh ASN kementerian dan lembaga.

M Kami menambahkan, dalam tata kelola keuangan, ada istilah realokasi APBN dan refocussing anggaran.

“Sebenarnya dalam keuangan negara itu kan ada yang dinamakan pos belanja anggaran. Rencana subsidi ini pos anggarannya dialihkan dari anggaran belanja barang yang tidak terpakai. Misalkan biaya rapat dinas, perjalanan dinas, dan belanja lainnya. Jadi pemerintah harus melakukan realokasi dan refocussing yang sebenarnya tidak masalah,” ungkapnya, Kamis (27/8/2020).

Pemetaan ASN mana yang harus dapat dan mana yang tidak sangat diperlukan.

Tujuanya untuk memghindari kecemburuan sosial.

Sebab di satu sisi, masalah belajar dari rumah untuk wilayah 3 T di Indonesia masih bermasalah.

"Pemerintah harus lebih bijak mana yang harus diutamakan," ungkap Kamil.