Partai Demokrat Jatim Sebut Keputusan Anies dan Surya Paloh yang Pilih Cak Imin Jadi Preseden Buruk

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Jawa Timur, Mugianto, menyayangkan keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mendadak menjodohkan bacapres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres.

Bahkan menurutnya hal ini adalah pengkhianatan yang menjadi preseden buruk bagi parpol Nasdem dan juga capres Anies Baswedan. Bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Jadi kalau kami menanggapi hal ini, apa yang sudah kita bangun hampir 1 tahun di KPP saat ini sedang diuji. Tapi  ternyata Partai Nasdem itu tidak kuat ujian sekaligus calon kita tidak kuat ujian," kata Mugianto, Jumat (1/9/2023).

"Karena pastilah yang namanya kolaisi itu pasti sudah ada kesepakatan-kesepakatan tertulis. Dan sudah ada tim 8. Ada piagam yang sudah disepakati bersama. Tapi nyatanya sekarang diputuskan sepihak dikhianati oleh seorang ketua umum partai politik," tegasnya.

Tentu hal ini akan menjadi hal yang mengecewakan banyak pihak terutama bagi Partai Demokrat hingga ke grassroot. Sehingga hal ini akan menjadi catatan sejarah bahwa ada parpol yang mengingkari kesempatan bersama yang telah dibuat di KPP.

Bukan hanya masyarakat, tapi ditegaskan Mugianto, parpol lain juga akan mencatat. Ini jadi preseden buruk bagi sebuah parpol ketika tidak bisa dipegang komitmennya.

"Karena kami menyayangkan sikap seorang politisi plin plan. Bahwa ketua umum dan juga calon presiden yang kita sepakati bersama tidak memegang komitmen bersama. Publik akan menilai. Belum jadi sudah begini. Nanti setelah jadi gimana," tegasnya.

Meski begitu, Mugianto menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu instruksi dari DPP Partai Demokrat yang menggelar majelis tinggi partai. Apapun yang diputuskan ketum tetap kader di bawah akan tunduk dan patuh dengan ketum.

"Kita tunggu apa tetap atau keluar dari KPP. Karena ini ada penghianatan di internal. Maka hak kita untuk mengambil sikap," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa yang dinilai penghianatan adalah KPP sudah ada kesepakatan di tanggal 25 Agustus 2023 lalu bahwa Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. 

Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.

"Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan resminya yang disampaikan pada Surya, Kamis (31/8/2023).

"Di mana pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuhnya.

Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.