Wali Kota Surabaya Siapkan Sanksi Berat untuk 5 Pegawai Jadi Bacaleg

"Kalau ternyata tidak mundur, akan mendapat sanksi yang lebih berat. Kami diskusi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap ada sejumlah pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Pemilu 2024. Atas temuan tersebut, Wali Kota memberikan peringatan keras.

Menurut Wali Kota, masing-masing pegawai berstatus pegawai kontrak (outsourcing/OS). Jumlahnya, mencapai 5 oknum. "Kami mendengar, untuk jumlah OS (yang nyaleg) ada 5 orang," kata Wali Kota Eri di Surabaya, Rabu (20/9/2023).

Ia memperingatkan, seluruh pegawai baik yang berstatus ASN maupun OS harus netral di Pemilu. Selain menjadi aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka mendapatkan gaji dari pemerintah.

Hal yang sama juga berlaku bagi para Ketua RT, RW, maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Surabaya. Mengingat, masing-masing posisi tersebut juga mendapat dari pemerintah.

"Kalau ada RT, RW, LPMK, atau semua pihak yang mendapatkan insentif dari pemerintah, maka tidak boleh menjadi Caleg. Kalau pilih jadi Caleg, harus mundur (dari posisi RT, RW, LPMK, maupun OS)," tegas Cak Eri.

Wali Kota menegaskan, masing-masing yang bersangkutan harus memilih sikap. Tetap menjabat di posisi awalnya atau mundur untuk selanjutnya maju di pemilihan legislatif.

Apabila yang bersangkutan tetap nyaleg tanpa mau mengundurkan diri, maka sanksi pemecatan akan diberikan.

"Kalau ternyata tidak mundur, akan mendapat sanksi yang lebih berat. Kami diskusi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

"Jadi saya nyuwun tulung (minta tolong). Kalau memang mendapat insentif dari Pemkot, caleg tersebut harus mundur dari jabatannya," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Kepada para ASN, pejabat di lingkungan RT, RW, maupun LPMK, Wali Kota Eri berpesan. Menjelang tahun politik di 2024, mereka harus netral dengan tetap menjaga persatuan.

Pilihan dalam politik mungkin bisa berbeda. Namun, hal ini tak boleh memecah-belah persatuan yang selama ini ada. "Kepada RT/RW, saya titip pesan menjelang politik. Jangan pernah rusak persaudaraan dengan perbedaan politik atau pilihan," kata Wali Kota Eri.

"Perbedaan politik hanya kepentingan dunia. Sedangkan persaudaraan untuk kepentingan akhirat. Untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, saya matur nuwun (terimakasih) untuk seluruh RT, RW, dan seluruh kader Surabaya hebat, PKK, yang terus mewujudkan tali silaturahmi. Itu lebih penting dibandingkan dunia," katanya.

Sebelumnya, Sejumlah Ketua RW hingga pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memutuskan mundur dari jabatannya. Mereka mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2024.

Total, ada 2 Ketua RW dan 2 pengurus LPMK di Surabaya yang memutuskan mundur dari posisinya masing-masing. "Untuk LPMK dan (Ketua) RW telah menyerahkan surat pengunduran diri," kata Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno di Surabaya, Jumat (15/9/2023).