KISAH Wahyu Hidayat Pj Walikota Malang, Alumni ITN itu Kini Kuasai Kabupaten dan Kota Sekaligus

“Perguruan tinggi waktu itu masih sangat jarang yang memiliki jurusan planologi. Jadi, untuk mendapatkan informasi tambahan kami ikut proyek-proyek. Hasilnya biasa menambah pengetahuan, dan pendapatan. Kami tetap selektif memilih proyek agar bisa cepat lulus. Targetnya lima tahun harus lulus kuliah,” aku Wahyu.

Baca juga: Biodata Wahyu Hidayat PJ Wali Kota Malang, Lulusan ITN Malang, Pernah Belajar di Rotterdam Belanda

Wahyu Hidayat mendapat julukan “The First Planner” setelah berhasil menjadi Angkatan pertama PWK ITN yang lulus kuliah.

Pada saat kelulusannya berbarengan dengan pembukaan PNS. Wahyupun lolos menjadi PNS kemudian ditempatkan di Pemkab Malang.

Ia menyampaikan kisah saat awal menjadi ASN. Wahyu mengaku menjadi pembuat dan pengantar surat di lingkungan Pemkab.

“Kalau dibandingkan pendapatan di konsultan, dan pemkab jauh berbeda. Tapi, dengan keyakinan saya, saya memilih berkarir di pemkab. Saya punya target, dan saya yakin pimpinan akan melihat itu (kinerja),” lanjutnya.

Karirnya pun terus menanjak setelah sebelumnya juga bekerja sebagai konsultan.

Beberapa jabatan yang pernah diduduki Wahyu yakni Camat Tajinan, Kepala Kantor Perumahan, Kepala Dinas Pengairan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan hingga menjadi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK).

Wahyu juga tercatat telah menyelesaikan gelar doktoral.

Ia pernah menempuh pendidikan akta 4 pada 1996 di Institute Housing Study (IHS) Rotterdam, Belanda.

Pria asli Malang ini juga pernah mengikuti kursus keuangan dalam kerja sama Universitas Adelaide Australia dan Kementerian Keuangan RI.

Ia ditunjuk menjadi Plt Sekda Kabupaten Malang menggantikan pendahulunya, Didik Budi Muljono yang pensiun pada Juni 2020.

Kini namanya muncul sebagai PJ Wali Kota Malang.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Malang Belum Dapat Surat Resmi Nama Pengganti Sutiaji Sebagai Wali Kota Malang

Penunjukannya sebagai orang nomor satu di Kota Malang dalam beberapa waktu ke depan itu dibenarkan Pihak Pemprov Jatim.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Didik Chusnul Yakin memastikan bahwa pihaknya sudah mengantongi SK untuk Penjabat (Pj) Bupati Wali Kota di 13 daerah yang kepala daerahnya akan habis masa jabatannya di tanggal 24-25 September 2023

Kepastian itu ia dapatkan setelah ia mendapatkan telepon resmi langsung dari Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, pada Jumat (22/9/2023) siang.